Pemerintah Tambah Anggaran Pemulihan Ekonomi Corona Rp 56 T pada 2021
Pemerintah akan menambahkan anggaran untuk pemulihan ekonomi akibat virus corona sebesar Rp 56,5 triliun dalam belanja nonoperasional Kementeria/Lembaga pada 2021.
"Dalam rencana kerja pemerintah 2021, ada kenaikan di belanja nonoperasional untuk pemulihan ekonomi sekitar 55% atau Rp 56,5 triliun," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa dalam sambutan rapat koordinasi pembangunan pusat melalui konferensi video di Jakarta, Selasa (12/5).
Anggaran tersebut akan difokuskan pada tiga hal yakni pengembangan sektor unggulan, dukungan infrastruktur, dan dukungan peningkatan kapasitas Sumber Daya manusia. Adapun sektor unggulan yang akan dikembangkan yakni industri dan pariwisata melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
(Baca: BNPB Usul PSBB Diterapkan di Seluruh Jawa untuk Tekan Kasus Corona)
Lalu, sektor ketahanan pangan melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta akses pasar dan Usaha Kecil Menengah melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM. Sementara untuk dukungan peningkatan kapasitas SDM, anggaran akan diberikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Ketenagakerjaan.
"Sehingga ini semua sesuai dengan tema RKP 2021," ujarnya.
Suharso memerinci, terdapat 5 proyek utama yang terkait langsung dengan pemulihan ekonomi nasional di 2021. Pertama, proyek 10 destinasi pariwisata prioritas dengan anggaran Rp 3,28 triliun.
Kedua, 9 kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter senilai Rp 628,2 miliar. Ketiga, industri 4.0 di 5 sub sektor prioritas senilai Rp 1,3 triliun.
Keempat, pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0 sebesar Rp 4,39 triliun. Kelima, jaringan pelabuhan utama terpadu yang terdiri dari Pelabuhan Sorong, Bitung, Makassar, Kijing, Belawan/Kuala Tanjung, Tanjung Priok, dan Tanjung Perak.
(Baca: BPK Temukan Kelalaian OJK dalam Mengawasi Tujuh Bank, Ini Rinciannya)
Suharso kemudian memaparkan, kenaikan alokasi kementerian/lembaga pada 2021 tak hanya terlihat pada anggaran pemulihan ekonomi nasional. Pada anggaran pendidikan, kesehatan dan sosial terlihat pula kenaikan 15,3% atau Rp 15,8 triliun.
Selanjutnya pada anggaran keamanan dan ketertiban naik 13,6% atau Rp 14 triliun, pengelolaan negara 8,9% atau Rp 9,2 triliun, lingkungan hidup 1,8% atau Rp 1,9 triliun, dan lainnya seperti statistik, Iptek, dan sebagainya yang naik 5,7% atau Rp 5,9 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan pemerintah berkomitmen keseluruhan belanja negara pada 2021 akan difokuskan pada pemulihan ekonomi nasional usai Covid-19. "Arah untuk 2021 ialah kepada reformasi belanja di berbagai macam lini," kata Suahasil dalam rapat koordinasi tersebut.
