Sri Mulyani Suntik Lagi Rp 26 T untuk Pemulihan 7 BUMN, Ini Rinciannya
Pemerintah berencana menambahkan suntikan dana sebesar Rp 26,1 triliun kepada tujuh Badan Usaha Milik Negara di tengah pandemi virus corona.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, dukungan dana akan diberikan pemerintah kepada BUMN dalam beberapa bentuk. "Baik dalam bentuk penyertaan modal negara non cash, maupun subsidi dan kompensasi," kata Sri Mulyani dalam konferensi video, Senin (18/5).
Secara perinci, pemerintah akan memberikan optimalisasi barang milik negara sebesar Rp 500 miliar kepada PT Hutama Karya. Kemudian Rp 3 triliun untuk pelunasan tagihan PT Kimia FarmaTbk.Tagihan tersebut terdiri dari dana penanganan Covid-19 sebanyak Rp 2 triliun dan tagihan piutang BPJS Rp 1 triliun.
Selanjutnya, sebesar Rp 1 triliun akan diberikan untuk loss limit penjaminan PT Askrindo dan PT Jamkrindo. Lalu, Rp 400 miliar dan Rp 9 triliun masing-masing diberikan untuk penundaan dividen dan penjaminan pemerintah atas Hutama Karya .
Terakhir sebesar Rp. 12,2 triliun diberikan untuk pembayaran talangan tanah proyek strategi nasional kepada beberapa perseroan. Rinciannya, Rp 2,3 triliun kepada Hutama Karya, Rp 1,2 triliun kepada PT Wijaya Karya, PT Waskita Rp 3,4 triliun, dan PT Jasamarga Rp 5,2 triliun.
(Baca: Tiga Skenario Pemerintah Selamatkan BUMN dari Pandemi Corona)
Sri Mulyani menyebutkan pihaknya telah memutuskan dukungan dana sebesar Rp 149,29 triliun untuk BUMN melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional. Total tersebut diluar rencana tambahan suntikan kembali dana pemerintah sebesar Rp 26,1 triliun. "Untuk dalam bentuk above the line Rp 104,38 triliun dan Rp 44,92 triliun dalam bentuk below the line," ujarnya.
Dukungan dana tersebut terdiri dari Rp 27,56 triliun yang sudah tercantum dalam APBN 2020 maupun Perpres Nomor 54 Tahun 2020 dan Rp 121,73 triliun dukungan tambahan program PEN. Dukungan dana diberikan kepada 12 BUMN.
Anggaran yang sudah tercantum dalam APBN 2020 terdiri dari subsidi sebesar Rp 3,46 triliun, kompensasi Rp 14,34 triliun, dan PMN Rp 9,77 triliun. Sementara dukungan tambahan program PEN, terdiri dari kompensasi yang sebesar Rp 76,08 triliun, dana untuk program bansos Rp 10,5 triliun, dana talangan untuk modal kerja Rp 19,65 triliun, dan penyertaan modal negara Rp 15,5 triliun.
Dukungan dana paling besar diberikan kepada PLN yang mencapai Rp 38,25 triliun. Dana ini diberikan dalam bentuk kompensasi yang akan dibayar penuh pemerintah pada tahun ini.
(Baca: Jadi Penggerak Ekonomi, Erick Thohir Dorong BUMN Terapkan ‘New Normal’)
PT Hutama Karya memperoleh penyertaan modal negara mencapai Rp 7,5 triliun. Sementara Perum Bulog mendapatkan dukungan dana sebesar Rp 10,5 triliun untuk program bansos.
PT Garuda Indonesia Tbk, PT Kereta Api Indonesia, dan Perumnas memperoleh dana talangan melalui investasi nonpermanen pemerintah pada Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan. Garuda memperoleh Rp 8,5 triliun, KAI Rp 3,5 triliun, dan Perumnas Rp 650 miliar.
Sementara PT Krakatau Steel Tbk mendapatkan dana talangan modal kerja melalui penempatan dana pemerintah pada bank juga sebesar Rp 3 triliun dan PTPN sebesar Rp 4 triliun.
Lalu ada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia mendapat PMN sebesar Rp 6 triliun untuk memperkuat Jamkrindo dan Askrindo dalam rangka penjaminan kredit UMKM. Demikian pula dengan PT Permodalan Nasional Madani sebesar Rp 1,5 triliun yang menjalankan program penyaluran kredit ultra mikro.
PMN juga akan diberikan kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia sebesar Rp 500 miliar. Sementara PT Pertamina akan mendapat kompensasi Rp 37,83 triliun yang akan dibayarkan separuh dahulu pada 2020. Sedangkan sisanya akan diangsur hingga 2022.
