Pemerintah Akan Turunkan PPN Produk Primer Pangan Menjadi 2%
Untuk meminimalisir dampak negatif pandemi virus corona atau Covid-19, pemerintah mengkaji tambahan insentif sektor pertanian. Salah satu konsep yang tengah dikaji adalah, menurunkan pajak pertambahan nilai (PPN) produk primer di sektor pangan.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah memang berencana menurunkan PPN produk primer sektor pangan, dari 10% menjadi 2%. Tujuannya, untuk membantu petani yang terdampak pandemi corona.
"Kebijakan tambahan insentif berupa penurunan PPN produk primer sektor pangan tersebut tengah dikaji," kata Airlangga, dalam sebuah acara diskusi daring, Rabu (17/6).
Meski demikian, Airlangga tidak merinci lebih lanjut progress kajian tersebut, serta produk apa saja yang akan mendapatkan insentif penurunan PPN. Selain itu, ia juga belum bisa memberikan keterangan terkait kapan kebijakan ini diberlakukan.
Selain rencana penurunan PPN, Airlangga mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah memberi bantuan sosial atau bansos kepada para petani hingga nelayan. Bansos tersebut diberikan secara tunai, sebesar Rp 600 ribu selama tiga bulan saat pandemi melanda.
"Untuk berikutnya ada bansos sebesar Rp 300.000 sehingga sudah ada insentif untuk mereka (nelayan dan petani)," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bansos akan diperpanjang hingga akhir tahun 2020. Namun, pemerintah menurunkan nilai manfaat bansos tersebut.
(Baca: Penyaluran Terhambat, Realisasi Bantuan Sosial Tunai Baru 73,3%)
Untuk bantuan langsung tunai (BLT) Dana desa, nilai manfaat diturunkan dari Rp 600 ribu menjadi Rp 300 ribu per bulan. Alhasil, total anggaran untuk BLT Dana Desa akan mencapai Rp 31,8 triliun.
Menurut Sri Mulyani, penerima bansos mayoritas terdiri dari petani, peternak, dan pekebun, yakni sebesar Rp 18,4 juta orang. Kemudian, ada 4,2 juta pedagang dan pekerja sektor swasta yang menerima bansos.
Pemerintah juga memberikan bansos kepada 3,4 juta pekerja bangunan dan 3,3 juta pekerja pabrik. Kemudian, bansos juga ditujukan untuk 1,3 juta supir dan pekerja sektor komunikasi, serta 900.000 nelayan.
"Jumlah ini sudah mencakup 40% dari masyarakat. Kebjakan bansos merupakan dukungan yang diberikan pemerintah untuk menahan daya beli agar tidak turun akibat Covid-19 dan merosotnya kegiatan ekonomi, terutama di level masyarakat akar rumput," kata Sri Mulyani, dalam konferensi video, Rabu (3/6).
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memang telah merencanakan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) bagi 2,7 juta petani yang dianggap terdampak Covid-19. Mereka terdiri dari petani serabutan, buruh tani, dan petani penggarap.
Para petani tersebut akan mendapatkan BLT senilai Rp 600.000 per orang setiap bulan, yang akan diberikan selama tiga bulan. Rinciannya, Rp 300.000 diberikan dalam bentuk tunai dan sisanya berbentuk bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya.
Bantuan ini akan disalurkan melalui Komando Strategis Pembangunan Pertanian atau Kostra Tani di tingkat kecamatan tanpa melalui pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota. Kostra tani akan menyalurkannya langsung ke petani, sesuai dengan data nama dan alamat.
(Baca: Atasi Masalah Bansos, Mendagri Minta Pemda Keluarkan 'Jurus Silat')
