Pengusaha Mengeluh Kesulitan Akses Insentif Program Pemulihan Ekonomi
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengeluhkan sulitnya mengakses bantuan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah dianggarkan pemerintah untuk meringankan dampak covid-19 terhadap perekonomian. Kondisi ini terutama dialami oleh pengusaha yang berada di daerah.
Wakil Ketua Apindo Shinta Kamdani mengatakan kesulitan yang dihadapi pengusaha seperti saat mengakses bantuan kredit modal dari perbankan, serta tidak jelasnya realisasi subsidi listrik untuk industri manufaktur, khususnya baja.
"Ada rekan kami dari Medan yang menanyakan sosialisasi pengajuan bantuan kredit modal, karena sudah mengajukan kredit, namun justru di cabang itu semua kredit dihentikan," kata Shinta dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional Apindo 2020 secara daring di Jakarta, Rabu (12/8).
Menurut dia, upaya pemerintah dalam menjaga perekonomian selama pandemi merebak sangat bagus, khususnya dari jumlah stimulus yang diberikan kepada dunia usaha. Kendati demikian, realisasinya selalu menjadi kendala sehingga penanganannya tidak maksimal.
Padahal, dalam kondisi saat ini dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam memberikan bantuan. Tak hanya itu, kondisi kian diperburuk dengan adanya permasalahan berupa sulitnya mendapatkan izin usaha baru oleh pemerintah.
Shinta menduga hal ini terjadi karena kurang maksimalnya koordinasi antarkementerian. "Tapi kembali lagi, kapan realisasinya kira-kira bisa dimanfaatkan," kata dia.
Pada kesempatan yang sama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah adanya ketidaksinergian antara Kementerian dan Lembaga. Sebab, seluruh proses pengajuan izin telah terpusat oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui Online Single Submission atau OSS.
Bahkan, BKPM mau menjemput bola dalam memberikan izin kepada para pengusaha yang akan menanamkan modalnya untuk membuka bisnis. Sedangkan dari sisi permodalan, Airlangga menjamin program penempatan dana pemerintah senilai Rp 30 triliun melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah dilaksanakan.
Kemudian ada pula penempatan dana melalui Bank Pembangunan Daerah senilai Rp 11,5 triliun juga telah direalisasikan.
Terakhir yakni adanya penjamin kredit setara dengan nilai Rp 100 triliun melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesi (PT PII) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). "Dengan skema penjaminan ini seharusnya restrukturisasi sudah berjalan semua," ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah telah menganggarkan program PEN akibat virus corona dengan total Rp 642,17 triliun. Secara umum, PEN dialokasikan ke 10 instrumen kebijakan. Alokasi tertinggi untuk dukungan konsumsi Rp 172,1 triliun, insentif perpajakan Rp 123,01 triliun, dan percepatan pembayaran kompensasi Rp 90,42 triliun.
Selanjutnya, untuk penempatan dana pemerintah di perbankan Rp 87,59 triliun, tambahan belanja kementerian/lembaga dan sektoral Rp 63,97 triliun, serta subsidi bunga Rp 35,28 triliun.
