Anggaran BLT Dana Desa Kurang, 192 Ribu Penerima Dialihkan ke Kemensos
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah, dan Transmigrasi memperkirakan sebanyak 192.691 keluarga penerima manfaat berpotensi tak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Desember 2020 akibat kekurangan anggaran sebesar Rp 146,1 miliar. Keluarga penerima manfaat tersebut pun akan dialihkan menjadi penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial.
"Pengalihan oni akan dimulai Oktober 2020," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers virtual, Senin (21/9).
Ia menjelaskan kekurangan anggaran terkadi karena program diperpanjang dari rencana semula pada September menjadi Desember. Namun, pagu anggaran tetap sebesar Rp 31,79 triliun.
Hingga 20 September 2020, BLT Dana Desa telah disalurkan kepada 7,97 juta KPM di 74.146 desa dengan nilai mencapai Rp 15,1 triliun. Secara perinci, BLT Dana Desa disalurkan Rp 4,8 triliun pada bulan April. Kemudian Rp 4,6 triliun pada bulan Mei, Rp 4,4 triliun pada Juni. Selanjutnya, Rp 823,6 miliar pada bulan Juli, Rp 365,2 miliar pada Agustus, dan Rp 126,2 miliar pada bulan September.
"Semakin sedikit karena sudah besar penyalurannya di awal bulan," ujar Abdul.
Dari jumlah penerima BLT Dana Desa, 88% KPM merupakan petani dan buruh tani. Sementara sisanya bekerja sebagai nelayan dan buruh nelayan, buruh pabrik, guru, serta pedagang dan UMKM.
Secara keseluruhan, realisasi dana desa yang telah masuk rekening kas dana desa tercatat Rp 51,5 triliun. Angka tersebut merupakan 72.3% dari pagu anggaran Rp 71,2 triliun.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengkonfirmasi adanya rencana pemindahan penerima BLT Dana Desa. "Mereka akan dimasukan sebagai penerima bantuan sosial tunai melalui Kemensos," kata Andin kepada Katadata.co.id, Senin (21/9).
Direktur Riset Center Of Reform on Economics Piter Abdullah Redjalam mengatakan BLT Dana Desa di tengah pandemi lebih dibutuhkan dibanding pemberian sembako. Pasalnya, selain bisa membantu masyarakat memakai uang sesuai kebutuhan, bantuan tunai dapat memutar perekonomian.
Namun, dia menyarankan penyaluran BLT Dana Desa bisa lebih tepat sasaran agar tidak menjadi pemborosan anggaran. Hal ini karena tak semua desa terdampak pandemi.
Hasil survei SMRC menunjukkan 84% dari total responden mengetahui program bantuan langsung tunai senilai Rp 600 ribu dari pemerintah. Namun, 44% menilai bansos tunai tersebut kurang tepat sasaran.
Program BLT Dana Desa dan bantuan sosial tunai masuk dalam pos yang sama dalam anggaran pemulihan ekonomi nasional. Alokasi BLT Dana Desa tercatat Rp 31,8 triliun sedangkan bantuan sosial tunai Non-Jabodetabek dialokasikan Rp 32,4 triliun.
Keduanya masuk dalam alokasi perlindungan sosial yang sebesar Rp 203,9 triliun. Selain kedua program tersebut, ada pula anggaran Program Keluarga Harapan Rp 37,4 triliun, dana sembako Rp 43,6 triliun, bantuan sosial Jabodetabek Rp 6,8 triliun, Program Kartu Prakerja Rp 20 triliun, diskon listrik Rp 6,9 triliun, serta logistik, pangan dan sembako Rp 25 triliun.
Hingga 14 September 2020, realisasi anggaran untuk program perlindungan sosial telah mencapai Rp 120,36 triliun atau 59% dari pagu.
