Stabilitas Sistem Keuangan Normal, Pemulihan Ekonomi Dapat Dipercepat
Komite Stabilitas Sistem Keuangan menegaskan stabilitas sistem keuangan berada dalam kondisi normal dan perekonomian berangsur membaik. KSSK akan menerbitkan paket kebijakan bersama atau terpadu untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan KSSK akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan serta instrumen untuk menjaga sistem stabilitas keuangan. "Kami juga makin melihat secara detail mengenai bagaimana mempercepat pemulihan perekonomian," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Senin (1/2).
Pertumbuhan ekonomi mulai membaik seiring pelonggaran PSBB, perbaikan ekonomi global, dan respons bauran kebijakan nasional yang ditempuh. Perbaikan perekonomian global dan domestik menopang stabilitas makroekonomi tetap terjaga.
Stabilitas sistem keuangan terus membaik hingga memasuki kuartal IV 2020 seiring dampak positif pelonggaran kebijakan makroekonomi dan penurunan ketidakpastian pasar keuangan global. Ia memprediksikan perekonomian Indonesia pada tahun ini membaik didukung kemajuan penanganan Covid-19 termasuk vaksinasi, pemulihan ekonomi global, serta stimulus dan penguatan kebijakan.
Ekonomi global diprakirakan tumbuh di kisaran 5% pada 2021 yang akan mendorong kenaikan volume perdagangan dan harga komoditas global. Ketidakpastian pasar keuangan diprakirakan menurun seiring dengan ekspektasi perbaikan kinerja ekonomi global, arah kebijakan fiskal Pemerintah AS yang baru, likuiditas global yang relatif besar dan suku bunga yang tetap rendah.
"Perkembangan ini kembali mendorong aliran modal ke negara berkembang dan menopang penguatan mata uang berbagai negara, termasuk Indonesia," ujar dia.
Dari sisi sektoral, perbaikan terjadi pada sektor yang mendukung kebutuhan primer, kenormalan baru, penanganan Covid-19 dan yang mendukung ekspor. Prospek pemulihan pertumbuhan ekonomi juga dibarengi stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang tetap terjaga.
Untuk mempercepat pemulihan ekonomi, KSSK telah menerbitkan paket kebijakan bersama atau terpadu untuk tahun ini. Beberapa di antaranya merupakan kebijakan yang sudah dijalankan sejak tahun lalu, antara lain perpanjangan sejumlah insentif perpajakan, upaya menjaga stabilitas nilai tukar, pembelian SBN di pasar perdana oleh BI sebagai pembeli siaga, pelonggaran sejumlah kebijakan makroprudential, hingga relaksasi denda keterlambatan pembayaran iuran penjaminan simpanan.
Selain itu, Sri Mulyani mengatakan KSSK akan mendorong transparansi suku bunga perbankan melalui kebijakan suku bunga dasar kredit yang saat ini sudah berlaku dan dipublikasikan perbakan.
Bendahara Negara menekankan kebijakan terpadu tersebut, antara lain, bertujuan untuk meningkatkan pembiayaan dunia usaha. Karakteristik sektor usaha yang beraam membuat pemetaan dan identifikasi isu dan persoalan riil yang dihadapi menjadi sangat krusial sebagai rujukan untuk pengambilan kebijakan dukungan pada sektor usaha.
"KSSK akan mendorong tingkat suku bunga lebih efisien melalui berbagai pengawasan dan komuniaksi publik atas SBDK bank yang telah dilaporkan ke OJK dan dipublikasikan," katanya.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menjelaskan, sektor jasa keuangan masih dalam kondisi terjaga dengan profil risiko yang terkendali. Pertumbuhan kredit terkontraksi 2,41% sepanjang tahun lalu dibandingkan 2019 karena penurunan baki debet korporasi besar.
Sementara itu, suku bunga kredit terus mengalami tren penurunan dengan rata-rata SBDK pada beberapa segmen kredit berada pada kisaran satu digit.
Pertumbuhan DPK meningkat lebih tinggi dibandingkan kredit sehingga rasio LDR turun dari 93,64% pada akhir 2019 menjadi 82,24%. Rasio kecukupan modal juga terjaga pada kisaran 23,84%, dan rasio kredit bermasalah atau NPL gross 3,06%.
Pada industri keuangan nonbank, piutang pembiayaan terkontraksi 12,68% pada tahhun lalu. Namun, tingkat NPF terjaga pada level 4,01%. Premi asuransi juga terkontraksi yakni 1,88% untuk asuransi umum dan 7,23% untuk asuransi jiwa.
Adapun pada pasar saham, IHSG telah kembali ke level 6.000 pada akhir 2020 dan sempat menyentuh 6.435 pada awal Januari. Jumlah investor di pasar modal bahkan melonjak 56% pada akhir tahun lalu menjadi 3,88%. Jumlahnya bahkan terus bertambah menjadi 3 juta investor hingga 15 Januari 2021.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menekankan, pihaknya akan akan melanjutkan stimulus kebijakan moneter untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. "Stabilitas nilai tukar rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar terus menjadi perhatian utama," kata Perry dalam kesempatan yang sama.
Perry menjelaskan, suku bunga rendah dan likuiditas longgar akan dipertahankan hingga terdapat tanda-tanda tekanan inflasi meningkat. Bank sentral juga akan mendorong bank meningkatkan pembiayaan inklusif yaitu kredit kepada UMKM, masyarakat berpenghasilan rendah, dan kelompok subsisten melalui kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).
Perbankan juga akan didorong untuk mendukung pemulihan pembiayaan pada sektor-sektor prioritas melalui kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial Sektoral (RIMS). "Kebijakan ini sejalan dengan program penjaminan kredit Pemerintah," ujar dia.
BI juga akan melanjutkan kebijakan akomodatif makroprudensial dengan mempertahankan pelonggaran Loan to Value (LTV) untuk properti dan uang muka kredit kendaraan bermotor, termasuk properti dan kendaraan bermotor berwawasan lingkungan.
