Peluang Ekonomi Segera Kembali Seperti Kondisi Sebelum Pandemi
- Ekonomi Indonesia terkontraksi 2,07% pada tahun ini, pertama kali sejak krisis 1998.
- Bank Dunia memperkirakan butuh 3-5 tahun memulihkan ekonomi Indonesia seperti sebelum pandemi.
- Vaksinasi, UU Cipta Kerja, dan LPI menjadi game changer pemulihan ekonomi.
Vaksinasi Covid-19 telah dimulai di banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, kapan pandemi Covid-19 berakhir masih menjadi pertanyaan yang belum dapat dijawab dengan pasti. Akibatnya, pemulihan ekonomi masih menemui ketidakpastian.
Berdasarkan hitungan Bloomberg, dibutuhkan waktu hingga tujuh tahun untuk membentuk kekebalan komunal atau herd imunity secara global. Perhitungan ini terbentuk dari rata-rata vaksinasi secara global yang dihitung Bloomberg sebanyak 4.686.070 dosis per hari dan cakupan 75% populasi global yang harus divaksin dua dosis.
Bloomberg mengumpulkan data vaksinasi harian dari 67 negara di dunia dan negara bagian di AS. Tidak semua negara dihitung dengan kalkulator lantaran berada di tahap awal vaksinasi atau jarang memperbarui data vaksinasi.
Bank Dunia dalam Prospek Ekonomi Global edisi Januari 2021 memperkirakan ekonomi global akan tumbuh 4% pada tahun ini. Proyeksi ini dibuat dengan asumsi vaksinasi Covid-19 akan dilaksanakan secara meluas pada tahun ini.
Namun, pemulihan ekonomi global kemungkinan akan tertahan, kecuali pembuat kebijakan bergerak dengan tegas menekan penyebaran pandemi dan menerapkan reformasi guna mendorong investasi.
Direktur Pelaksana Bank Dunia Marie Elka Pangestu menjelaskan, faktor utama pemulihan ekonomi adalah seberapa cepat negara-negara melakukan vaksinasi dan mencapai kekebalan komunal. Proyeks pertumbuhan ekonomi global 4% dibuat dengan skenario 70% populasi penduduk telah divaksin pada tahun ini.
"Tetapi jika hanya 10% penduduk dunia yang divaksin, ini akan membuat ekonomi pada tahun ini terkontraksi. Vaksin ini isu besar dan kami lihat berbagai dinamikanya," ujar Marie Elka dalam Webinar Outlook Perekonomian 2021, pekan lalu.
Pandemi membuat hampir seluruh negara, termasuk Indonesia mengalami kontraksi perekonomian pada tahun lalu. Ini dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang akan berada di bawah potensinya hingga 10 tahun ke depan jika pemerintah tak melakukan perubahan regulasi dan tak ada perbaikan yang cepat pada investasi.
"Krisis moneter 1998 itu membuat ekonomi mengalami kontraksi yang sangat berat dan kemudian pertumbuhan ekonomi sangat rendah. Butuh 8 tahun sebelum ekonomi kembali ke masa sebelum krismon," katanya.
Ia pun memperkirakan ekonomi Indonesia membutuhkan waktu 3-5 tahun untuk kembali ke masa sebelum pandemi Covid-19. Bank Dunia memperkirakan ekonomi Asia Tenggara pada 2020 hingga 2029 akan tumbuh 1% di bawah prediksi yang telah dibuat lembaga tersebut sebelum Pandemi Covid-19. "Ini sekitar 3% di bawah rata-rata pertumbuhan ASEAN dalam satu dekade sebelumnya," katanya.
Oleh karena itu, menurut dia, dibutuhkan akselerasi kebijakan agar mampu mendorong pemulihan ekonomi yang lebih cepat. "Jika potensi rata-rata ekonomi kita 5%, bagaimana mendorong agar tumbuh 6%," katanya.
Ia menyebut terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan agar perekonomian Indonesia tak mundur satu dekade ke belakang. Pertama, menangani pandemi dari sisi kesehatan dan mengantisipasi kemungkinan pandemi lain yang mungkin terjadi ke depan.
Kedua, melindungi warga miskin dan tidak berdaya melalui program perlindungan sosial. Ketiga, mendukung pondasi ekonomi. Hal ini dilakukan dengan memberikan pendampingan dan menyelamatkan perusahaan dan perbankan yang terdampak pandemi, mendorong permintaan, dan menjaga stabilitas keuangan.
Keempat, memperkuat kebijakan dan kelembagaan pemerintah. "Pertanyaan besar bagi Indonesia adalah implementasi dari omnibus law untuk bisa menarik investasi," ujarnya.
Vaksinasi, UU Cipta Kerja, dan LPI
Ekonom Chatib Basri mengingatkan, Indonesia harus pulih lebih cepat dari negara-negara maju, terutama Amerika Serikat untuk menghindari arus modal keluar. Saat ini, seluruh bank sentral dunia terutama AS, Tiongkok, dan Eropa sedang giat melakukan injeksi likuiditas di tengah krisis pandemi. Kucuran dana tersebut menyebabkan likuiditas global sangat longgar yang kemudian membuat aliran modal asing deras masuk ke aset berisiko, terutama Indonesia.
Namun, jika ketiga negara tersebut sudah pulih, kebijakan moneter akan dinormalisasi. "Kalau saat itu Indonesia belum pulih, ini berisiko. Negara seperti AS aan melakukan pengetatan kembali kebijakan moneternya," ujar Chatib.
Kaburnya dana asing tersebut akan membuat pasar obligasi dan pasar saham RI anjlok. Implikasinya, nilai tukar rupiah berpotensi kembali melemah terhadap dolar AS.
Chatib memperkirakan ekonomi Indonesia baru akan kembali normal atau ke level sebelum pandemi pada 2022. Ini lantaran program vaksinasi membutuhkan waktu yang tak sebentar.
Di sisi lain, menurut dia, Indonesia Investment Authority yang diharapkan mampu mendorong investasi untuk memulihkan ekonomi baru akan benar-benar berjalan jika pandemi berakhir.
Ekonom BCA David Sumual optimistis perekonomian akan cepat pulih jika pandemi Covid-19 berakhir. Kondisi pemulihan ekonomi akan berbeda dibandingkan saat krisis keuangan 1998 karena kondisi perbankan saat ini yang masih sehat.
"Saat krisis 1998 yang terkena adalah perbankan sehingga pemulihanya memakan waktu. Kalau saat ini, perbankan masih dalam kondisi sehat, likuiditas juga longgar sehingga dapat mendukung ekonomi jika sudah dalam kondisi normal," ujar David kepada Katadata.co.id, akhir pekan lalu.
Ia memperkirakan perekonomian pada tahun ini tumbuh 3% hingga 4% jika vaksinasi berjalan lancar. Langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomiadalah menjaga daya beli masyarakat kelompok bawah dengan program perlindungan sosial. Selain itu, percepatan vaksinasi juga perlu dilakukan untuk mempercepat kepercayaan masyarakat kelompok atas.
"Pemerintah juga harus mengantisipasi lonjakan permintaan setelah vaksinasi karena permintaan yang tertahan selama ini," kata David.
David menjelaskan, banyak produsen yang selama pandemi mengurangi kapasitas karena permintaan yang lesu. Ia khawatir para produsen ini tak siap memenuhi suplai jika terjadi lonjakan permintaan saat kepercayaan konsumen mulai pulih seiring pelaksanaan vaksinasi. Hal ini berpotensi menimbulkan inflasi dan ekonomi tak tumbuh optimal.
Di sisi lain, David menilai UU Cipta Kerja dan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi dapat mendorong investasi setelah pandemi berakhir.
Pemerintah berharap Indonesia mampu masuk dalam kelompok negara maju pada 2045 dengan pendapatan nasional bruto atau GNI per kapita di atas US$ 23.199 per dolar AS. Target ini dibuat sebelum pandemi Covid-19 menghantam perekonomian.
Tahun lalu, Bank Dunia akhirnya mengklasifikasikan Indonesia ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke atas dengan GNI per kapita 2019 US$ 4.050. Terdapat 56 negara yang masuk dalam klasifikasi GNI per kapita antara US$ 4.046 hingga US$ 12.535 tersebut.
Meski demikian, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammaf Faisal sebelumnya menilai Indonesia rentan turun kelas lantaran resesi yang terjadi akibat pandemi Covid-19. BPS mencatat rata-rata PDB per kapita Indonesia turun dari Rp 59,1 juta atau setara US$ 4.174,9 menjadi Rp 56,1 juta atau US$ 3.911,7.
PDB atau GDP per kaita biasanya lebih tinggi dibandingkan PNB atau GNI per kapita karena menghitung pendapatan seluruh penduduk yang tinggal di Indonesia, termasuk perusahaan atau warga asing. Sementara PNB per kapita menghitung pendapatan seluruh warga Indonesia, termasuk yang bekerja di luar negeri.
