Sri Mulyani Godok Aturan Bebas Pajak Penjualan Mobil hingga 2.500 cc
Pemerintah tengah mengkaji pembebasan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mobil baru dengan kapasitas mesin hingga 2.500 cc. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hal ini sesuai dengan permintaan berbagai pihak untuk memperluas cakupan pembebasan PPnBM yang saat ini terbatas pada mobil dengan kapasitas mesin di bawah 1.500 cc.
"Kami sedang melakukan penyempurnaan untuk yang di atas 1.500 cc mungkin bisa sampai 2.500 cc," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (15/3).
Sri Mulyani menjelaskan, hal tersebut juga merupakan arahan Presiden Joko Widodo. Namun, pemerintah kemungkinan memberikan insentif untuk kendaraan di atas 1.500 cc dengan syarat memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 70%.
Pemberian insentif, menurut dia, akan mengurangi penerimaan negara. Meski demikian, ia yakin insentif ini berdampak positif terhadap industri dan perekonomian domestik.
Anggota Komisi XI DPR Ahmad Najib mengatakan bahwa insentif pembebasan PPnBM saat ini hanya menyasar kelas menengah bawah. Padahal, golongan masyarakat kelas menengah atas yang saat ini banyak menyimpan uangnya di bank. "Sehingga mengapa hanya diberikan kepada mobil yang di bawah 1.500 cc," kata Najib dalam kesempatan yang sama.
Ia berharap perluasan insentif PPnBM tak hanya mengerek daya beli, tetapi menambah banyak lapangan kerja di tengah pandemi saat ini.
Sebelumnya, pemerintah membuka peluang pemberian insentif PPnBM untuk mobil baru di atas 1.500 cc yang digunakan kalangan menengah atas. Pemberian insentif untuk masyarakat kelas menengah ke atas masuk dalam pertimbangan karena kelompok ini memiliki kemampuan beli lebih besar di tengah pandemi.
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, kemungkinan kebijakan tersebut bergantung pada hasil evaluasi atau efektivitas pembebasan PPnBM nol persen di bawah 1.500 cc pada tiga bulan pertama."Kami akan evaluasi terlebih dahulu," kata Susi dalam Dialog Produktif Semangat Selasa, Daya Ungkit untuk Ekonomi Bangkit secara virtual, Selasa (16/2).
Direktur Riset Center Of Reform on Economics Piter Abdullah Redjalan menyatakan program insentif pajak 0% untuk mobil baru tak akan signifikan bila hanya menyasar kelas menengah bawah. Masyarakat kelas menengah ke bawah mengalami penurunan daya beli terbesar di antara kelompok lain karena terkena pemutusan hubungan kerja sehingga kehilangan pendapatan baik pekerja formal maupun informal. Sebaliknya, golongan kelas menengah atas berkontribusi kepada konsumsi masyarakat sekitar 80%, terbesar dari kelompok lainnya.
Piter menyebutkan bahwa jika golongan tersebut bisa dikembalikan tingkat konsumsinya, dampaknya akan sangat besar terhadap pertumbuhan permintaan. Ia pun menyarankan insentif diberikan kepada para konsumen kendaraan di atas 1.500 cc. "Akan lebih baik kalau insentif mobil baru disasar kepada masyarakat menengah ke atas," kata Piter dalam dialog yang sama.
Kendati demikian, usulan kebijakan insentif PPnBM mobil baru untuk kelas menengah atas tidak harus sama besarannya. "Mungkin bisa potongan pajak 50% saja sehingga dua golongan masyarakat ini keduanya bisa menjadi pemicu akselerasi pertumbuhan kembali konsumsi, khususnya di otomotif," ujarnya.
