OECD Kerek Proyeksi Ekonomi Indonesia Tahun Ini Jadi 4,9%
Organisasi untuk Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mengerek proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4% menjadi 4,9%. Kebangkitan perdagangan global diyakini bakal mendorong peningkatan ekspor dan konsumsi Indonesia.
Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria menjelaskan, pemulihan ekonomi akibat guncangan Covid-19 akan terjadi secara bertahap. "Pemulihan bergantung pada perbaikan sistem kesehatan," ujar Angel dalam Konferensi Pers Peluncuran OECD Economics Survey of Indonesia 2021 secara virtual, Kamis (18/3).
Pemulihan ekonomi juga bergantung pada dukungan bagi rumah tangga dan perusahaan. Masih banyak rumah tangga dan sektor yang rentan akibat pandemi.
Angel juga merekomendasikan Indonesia untuk memanfaaatkan momentum ini memajukan reformasi utama dari perkuatan basis pajak, liberisasi pasar, memerangi korupsi, hingga mengatasi disparitas regional. "Izinkan saya menyoroti tiga prioritas utama," katanya.
Pertama, memanfaatkan Undang-Undang Cipta Kerja untuk memperkuat lingkungan bisnis. Menurut dia, UU ambisius itu akan membantu memberi sinyal kepada investor dalam dan luar negeri bahwa Indonesia adalah lokasi yang menjanjikan untuk berbisnis.
Kedua, menggandakan upaya untuk meningkatkan hasil lingkungan. Meskipun Indonesia telah membuat kemajuan substansial dalam memisahkan emisi gas rumah kaca dari pertumbuhan ekonomi, Indonesia tetap menjadi salah satu penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia, tertinggi keempat pada 2019.
Angel menuturkan bahwa tindakan lanjutan untuk mengatasi deforestasi yang sebagian besar karena pembukaan lahan "tebang dan bakar” untuk menanam kelapa sawit sangat diperlukan. Indonesia merupakan penjaga 10% dari hutan hujan tropis dunia dan 36% dari lahan gambut tropis,
Ketiga, berinvestasi dalam kompetensi dan keterampilan serta mereformasi pasar tenaga kerja untuk menciptakan pekerjaan yang lebih baik. Terlepas dari peningkatan yang cukup besar dalam pencapaian pendidikan, Indonesia mengalami banyak kekurangan keterampilan, baik dalam hal kebutuhan saat ini maupun di masa depan.
"Kami merekomendasikan lebih lanjut untuk mempromosikan pendidikan kejuruan dan pelatihan seumur hidup untuk meningkatkan keterampilan dan tenaga kerja, dengan peran yang ditingkatkan untuk mitra sosial," ujar Angel.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawat menjelaskan pemerintah telah mengambil banyak kebijakan sebagai upaya penanganan pandemi. Dampak kebijakan-kebijakan tersebut terlihat dari pelebaran defisit anggaran dari 1,7% menjadi 6% pada 2020. Ia menilai bahwa defisit tersebut relatif lebih rendah jika dibandingkan negara OECD.
Di sisi lain, Bendahara Negara berkomitmen akan menaikkan rasio pajak alias tax ratio dan melakukan konsolidasi fiskal seiring meredanya pandemi. "Semuanya agar tax base bisa diperlebar dan diperdalam," ujar dia.
Dengan perbaikan tax ratio, dirinya berharap langkah konsolidasi fiskal bisa berjalan dengan baik. Adapun pemerintah berkomitmen mengembalikan defiist APBN ke level di bawah 3% secara bertahap.
