Tak Capai Target, Pemerintah Tarik Utang Rp 7,34 T dari Lelang Sukuk
Pemerintah menarik utang Rp 7,34 triliun melalui lelang enam seri surat berharga syariah negara (SBSN) pada hari ini, Selasa (6/4). Penarikan utang tersebut berada di bawah target indikatif yang ditetapkan pemerintah Rp 10 triliun.
Berdasarkan keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, total penawaran yang masuk mencapai Rp 14,56 triliun. Seri dengan jumlah nominal tertinggi yang dimenangkan yakni PBS027 sebesar Rp 2,9 triliun dari total penawaran yang masuk Rp 3,25 triliun. Imbal hasil untuk seri ini ditetapkan 6,5% dan jatuh tempo pada 15 Mei 2023.
Kemudian, seri SPNS07102021 dengan kupon diskonto dan jatuh tempo pada 7 Oktober 2021 mendapat penawaran Rp 2,1 triliun dan dimenangkan Rp 2,05 triliun. Seri PBS029 dengan imbal hasil 6,375% dan jatuh tempo 15 Maret 2034 mendapat penawaran Rp 3,04 triliun dan dimenangkan Rp 1,4 triliun.
Seri PBS017 yang jatuh tempo pada 15 Oktober 2021 dengan imbal hasil 6,125% mendapatkan penawaran Rp 1,43 triliun dan dimenangkan Rp 900 miliar. Pemerintah hanya memenangkan Rp 600 miliar dan Rp 350 miliar dari penawaran Rp 2,12 triliun dan Rp 2,61 triliun untuk seri PBS028 dan PBS004. Imbal hasil PBS004 yang jatuh tempo Februari 2037 adalah 6,1%, sedangkan PBS028 yang jatuh tempo pada 15 oktober 2046 memberikan imbal hasil tertinggi yakni 7,75%.
Lantaran jumlah lelang uang dimenangkan berada di bawah target indikatif, pemerintah akan mengelar lelang tambahan atau green shoe option pada Rabu (7/4) pukul 09.00-10.00 WIB.
Seri yang ditawarkan pada lelang tambahan ini yakni PBS027 dengan imbalan 6,5%, PBS017 6,125%, PBS029 6,375%, PBS004 6,1%, dan PBS028 7,75%. Underlying asset dalam lelang besok yakni proyek/kegiatan APBN 2021 dan barang milik negara berupa tanah atau bangunan.
Pelaksanaan lelang tambahan dapat diikuti oleh Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau dealer utama yang menyampaikan penawaran pembelian dalam lelang SBSN hari ini. Setelmen akan dilakukan pada 8 April 2021.
Analis Pasar Uang PT Bank Mandiri Tbk Rully Arya Wisnubroto menilai pemerintah tak boleh kaku dalam menerapkan strategi pembiayaan di tengah volatilitas pasar saat ini. "Pemerintah harus lebih fleksibel karena ketidakpastian tinggi," kata Rully kepada Katadata.co.id.
Rully berharap gejolak yang muncul pada pasar obligasi akibat kenaikan imbal hasil surat berharga Amerika Serikat hanya bersifat sementara. Namun, hal ini akan bergantung pada data-data di AS, terutama terkait inflasi dan pengangguran.
Kenaikan yield obligasi AS terjadi karena harapan pemulihan ekonomi Negeri Paman Sam seiring kebijakan stimulus dan percepatan vaksinasi. Saat ini, menurut dia, yield obligasi AS tenor 10 tahun sudah mulai turun ke level 1,54%. Ini seiring meredanya volatilitas di pasar global.
Penurunan tersebut pun menyebabkan tekanan di pasar keuangan RI sedikit mereda. Hal itu terlihat dari nilai tukar rupiah yang sudah relatif stabil dan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang mulai menguat.
Rully juga menilai surat utang pemerintah masih akan menarik di mata investor dibandingkan negara-negara lain. Dengan demikian, masih ada potensi aliran modal asing kembali masuk saat kondisi lebih stabil.
