Bahlil Klaim 73% Investasi Mangkrak Sudah Dieksekusi, Total Rp 517,6 T
Badan Koordinasi Penanaman Modal melaporkan, eksekusi terhadap investasi mangkrak sudah mencapai Rp 517,6 triliun. Angka tersebut setara dengan 73% dari total investasi mangkrak di dalam negeri yang mencapai 708 triliun.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, eksekusi investasi mangkrak merupakan pekerjaan rumah yang besar dari presiden sehingga harus segera diselesaikan. "Setelah ini selesai, kami akan fokus lagi ke perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan tax holiday sekitar Rp 1.000 triliun," ujar Bahlil dalam Konferensi Pers Virtual Realisasi Investasi Kuartal I 2021, Senin (26/4).
Realisasi ini merupakan bagian dari capaian investasi pada kuartal pertama 2021 sebesar Rp 219,7 triliun. "Contohnya perusahaan A total investasi Rp 3 triliun. Selesai izin, tanah selesai, dan bulan ini jalan. Dari Rp 3 triliun itu realisasinya Rp 200 miliar, itu dulu yang dicatat bukan langsung Rp 3 triliun," kata dia.
Selain mengejar investasi mangkrak, Bahlil menegaskan pihaknya sedang menyeimbangkan investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Saat ini, porsi keduanya hampir seimbang.
Pada kuartal satu 2021, PMA memiliki porsi 50,8% dari total seluruh investasi masuk ke Tanah Air mencapai Rp 111,7 triliun. Angka ini naik 14% dibandingkan triwulan pertama 2020 dan 0,6% dibandingkan kuartal keempat 2020.
Sementara itu, realisasi PMDN mencapai Rp 108 triliun atau 49,2% dari total investasi. Realisasi PMDN turun 4,2% dibanding periode sama tahun sebelumnya tetapi berhasil tumbuh 4,2% dibandingkan kuartal sebelumnya.
Di sisi lain, dia mengatakan bahwa percepatan implementasi Online Single Submission (OSS) versi Undang-Undang Cipta kerja juga terus dilakukan guna mengejar realisasi investasi. OSS merupakan upaya mempercepat peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. "Mungkin Juni atau Juli live. Itu bagian sebagai strategi untuk memberikan kepastian bagi pengusaha," ujarnya.
Bahlil berharap, realisasi investasi semakin membaik agar pertumbuhan ekonomi bisa meningkat. Perbaikan investasi diharapkan mendorong perekonomian pada kuartal satu 2021. "Tetapi kemungkinan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama masih sedikit defisit," katanya.
Peneliti Institute of Development for Economics and Finance Sugiyono Madelan Ibrahim menyarankan, pemerintah pusat memperbaiki efektivitas sinergi dengan pemerintah daerah agar bisa menghindari proyek yang mangrak. "BKPM juga harus demikian dengan instansi teknis," ujar Sugiyono kepada Katadata.co.id, Rabu (3/2).
Seluruh kemudahan perizinan, menurut dia, seharusnya tak hanya berbentuk tulisan. Dengan perbaikan sinergi dan komunikasi, kemudahan dalam perizinan berbisnis dapat benar-benar terealisasikan.
Pemerintah saat ini berupaya mempercepat penyelesaian 54 aturan turunan Undang-undang Cipta Kerja untuk mendorong penyediaan lapangan kerja dan kemudahan berusaha. Aturan turunan yang tengah disusun itu terdiri dari 49 peraturan pemerintah (PP) dan lima peraturan presiden (perpres).
