BI Tegaskan Tak Pernah Blokir Transfer Uang Bantuan ke Palestina
Bank Indonesia menegaskan tak pernah melakukan pemblokiran transfer dana ke wilayah konflik seperti Palestina. Ini menjawab isu pemblokiran transfer uang ke Palestina oleh BI yang beredar di media sosial
"Itu hoax. BI tidak pernah melakukan pemblokiran seperti itu," ujar Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono. kepada Katadata.co.id, Selasa (18/5).
Erwin secara pribadi bahkan telah mengirimkan sumbangan dana ke Palestina dan berhasil. Namun, ia mengingatkan masyarakat yang ingin melakukan hal yang sama untuk lebih waspada terhadap penyelenggara penggalangan dana. "Ada berita juga bahwa tidak semuanya kredibel," ujar dia.
Konflik yang telah menewaskan ratusan orang Palestina ini memicu solidaritas di Tanah Air. Banyak tokoh publik yang menggelar aksi penggalangan dana untuk membantu warga Palestina. Namun, belakangan beredar isu pemblokiran pengiriman uang ke Palestina oleh Bank Indonesia.
Adapun platform media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp hingga Twitter saat ini membatasi penyebaran konten terkait konflik Israel dan Palestina. Hal ini menuai kecaman dari para penggunanya karena dianggap mengganggu kebebasan berpendapat.
Platform media sosial menjelaskan, pembatasan konten konflik Israel dan Palestina dilakukan terhadap informasi yang mengandung unsur hoaks. Salah satu contoh hoaks yang disebarkan di media sosial adalah video pernyataan juru bicara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Ofir Gendelman.
Dalam video tersebut, Ofir mengatakan Palestina tampak meluncurkan serangan roket ke Israel dari daerah padat penduduk. Padahal, video berdurasi 28 detik itu telah direkayasa. Pernyataan Ofir yang sesungguhnya dalam konteks konflik Suriah dan Libya pada 2018 lalu.
Menurut analisis The New York Times, konten hoaks itu telah dibagikan ribuan kali di Twitter dan Facebook. Konten tersebut juga menyebar ke grup WhatsApp dan Telegram yang memiliki ribuan anggota. Twitter kemudian menghapus video hoaks tersebut dan menandainya sebagai konten yang menyesatkan.
Analis politik dan peneliti independen Arieh Kovler mengatakan bahwa efek dari hoaks yang beredar di platform media sosial itu berpotensi memperpanjang ketegangan antara Israel dan Palestina. Beredarnya informasi yang salam imbul kecurigaan dan ketidakpercayaan antara kedua pihak.
"Banyak rumor yang rusak, tetapi sekarang dibagikan karena orang sangat ingin berbagi informasi tentang situasi yang sedang terjadi," kata Kovler dikutip dari The New York Times pada akhir pekan lalu (15/5).
Pemerintah dan dunia internasional terus bersuara mengenai konflik yang terjadi antara Palestina dengan Israel. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyampaikan tiga kunci yang harus dilakukan negara-negara Islam.
Hal tersebut disampaikan Retno saat menghadiri pertemuan darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) secara virtual pada Minggu (16/5). Pertemuan ini dihadiri oleh 16 Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri negara-negara anggota OKI serta beberapa negara lainnya.
Retno menyampaikan langkah pertama adalah memastikan adanya persatuan negara untuk mendukung Palestina. Kedua, mengupayakan gencatan senjata dalam waktu dekat. Sedangkan ketiga adalah fokus membantu Palestina mewujudkan kemerdekaannya. "Persatuan negara OKI harus kita jaga untuk mendukung perjuangan Palestina," kata Retno dalam keterangan resminya, Minggu (16/5).
Konflik antara Israel dan Palestina memanas selama sepekan terakhir. Eskalasi ketegangan berlangsung cepat dan berbuntut pada aksi kekerasan terburuk dalam beberapa tahun terakhir di wilayah itu. Militer kedua negara di Timur Tengah tersebut melakukan serangan udara di Gaza. Kerusuhan dan bentrokan juga melanda sejumlah kota di Israel antara warga Arab dan Yahudi.
Di Acre, sekelompok warga Arab melakukan aksi kekerasan dan menyebabkan seorang pria Yahudi terluka parah. Sementara di Bat Yam, gerombolan sayap kanan Yahudi mencoba menghukum seorang pengemudi Arab. Ia juga mengalami luka parah dan dibawa ke rumah sakit.
