Vaksin Booster Dibuka Umum Tahun Depan, Berbayar untuk 27 Juta Orang
Pemerintah akan membuka ruang untuk akses vaksinasi mandiri atau berbayar tahun depan bagi 27 juta orang. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, ini termasuk vaksinasi yang dilakukan untuk vaksin booster atau suntikan ketiga.
"Untuk mereka yang akan melakukan boosting dan vaksinasi mandiri akan dibuka ruang untuk tahun depan," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Rabu (25/8).
Kendati membuka akses vaksinasi berbayar, Sri Mulyani memastikan penyediaan vaksin gratis masih akan berlanjut. Pemerintah menyediakan vaksinasi gratis bagi 70% penduduk atau 189 juta orang untuk mengejar target herd immunity.
Penyaluran vaksinasi gratis, menurut Sri Mulyani, akan diutamakan bagi masyarakat kurang mampu, terutama penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Dalam bahan paparannya, Sri Mulyani menyebutkan, pemerintah menyediakan anggaran vaksinasi sebesar Rp 38,44 triliun. Ini dipakai untuk pengadaan vaksin gratis bagi 189 juta orang dan 27 juta vaksinasi mandiri. Anggaran tersebut belum termasuk anggaran Rp 3 triliun untuk dukungan vaksinasi pusat.
Pemerintah menyediakan anggaran bidang kesehatan dalam program PEN 2022 yang ditarik dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 77,05 triliun. Selain untuk vaksinasi, anggaran ini akan dipakai untuk penyelenggaraan 3T (tracing, testing, treatment) sebesar Rp 4,5 triliun, perawatan pasien Covid-19 sebesar Rp 14,9 triliun yang mana 29 ribu pasien pembayarannya dengan cost sharing dengan BPJS Kesehatan.
Selanjutnya, anggaran untuk pengadaan obat Covid-19 sebesar Rp 1 triliun dalam bentuk 4 juta paket obat. Pemerintah juga akan membayar insentif tenaga kesehatan sebesar Rp 6,4 triliun, serta anggaran antisipasi kesehatan lainnya Rp 6,5 triliun.
"Anggaran antisipasi ini kalau sampai terjadi kemunculan varian baru seperti Delta, sehingga ada belanja antisipasi sebesar Rp 6,5 triliun," kata Sri Mulyani.
Rencana pemerintah untuk melakukan vaksinasi berbayar sudah dibocorkan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 kemarin, Selasa (24/8). Dalam paparannya tersebut, Sri Mulyani menyebut pemerintah akan membuka kesempatan vaksinasi mandiri bagi masyarakat mampu.
Sementara itu, pemerintah bulan lalu juga sempat merencanakan skema serupa berupa vaksinasi mandiri. Ini dilakukan untuk mendukung percepatan vaksinasi setelah terjadi lonjakan kasus positif varian Delta. Rencana itu terungkap dari hasil rapat Komite Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) pada akhir Juni.
Rencana tersebut kemudian dibatalkan dua minggu kemudian usai menuai kritik dari banyak pihak, tidak terkecuali ahli kesehatan. Namun untuk skema vaksinasi gotong royong yang dilakukan bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) masih tetap berlanjut. Melalui skema ini, pekerja akan memperoleh gratis yang biayanya ditanggung perusahaan.
"Setelah mendapatkan masukan dan juga respon dari masyarakat, presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam siaran persnya, Jumat (16/7).
