Serapan Dana PEN Minim, Para Menteri Mengeluh Anggarannya Dipangkas
Pemerintah menambah anggaran program Pemulihan Eknomi Nasional (PEN) pada tahun ini hingga dua kali lipat dari pagu awal mencapai Rp 744,77 triliun, tetapi realisasinya hingga kini masih minim. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, realisasi anggaran PEN hingga 24 September 2021 baru mencapai Rp 404,7 triliun atau 54,3% dari pagu.
Anggaran PEN dibagi ke dalam lima klaster. Dua diantaranya bahkan belum terserap separuhnya meski sudah masuk bulan kesembilan. Kedua klaster tersebut yakni belanja kesehatan dan anggaran untuk dukungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan korporasi.
"Pemerintah mendorong pemulihan ekonomi dengan anggaran PEN yang dibagi salah satunya ke sektor kesehatan, realisasinya baru 46,8%" kata Airlangga dalam Diskusi Virtual Bertajuk Forum Indonesia Bangkit oleh CIMB Niaga, Rabu (29/9).
Anggaran kesehatan baru terealisasi Rp 100,5 triliun atau 46,8% dari pagu Rp 214,96 triliun. Padahal, pemerintah telah meningkatkan pagu klaster ini berulang kali, bahkan tiga kali lebih besar dibandingkan tahun lalu.
Anggaran untuk dukungan UMKM dan korporasi baru terpakai Rp 68,38 triliun atau 42,1% dari pagu Rp 162,40 triliun. Belanja ini dipakai untuk membantu UMKM lewat Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), bantuan kepada pedagang kaki lima (PKL), hingga Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN.
Sementara itu, Airlangga menyebut tiga klaster lainnya sudah terserap di atas 50%. Realisasi klaster perlindungan sosial sudah mencapai Rp 116,02 triliun atau 62,2% dari pagu Rp 186,64 triliun. Realisasinya melesat hampir Rp 50 triliun dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan.
Klaster ini dipakai untuk belanja sejumlah program sosial seperti kartu prakerja, bantuan kuota internet, subsidi listrik, BLT desa, hingga bantuan beras kepada lebih dari 28 juta keluarga saat lonjakan varian Delta pada Juli lalu.
Selanjutnya, anggaran untuk program prioritas sudah terealisasi Rp 60,70 triliun atau 51,5% dari pagu Rp 117,94 triliun. Anggaran ini dipakai untuk mendukung proyek-proyek padat karya, bantuan kepada sektor pariwisata, ketahanan pangan, dan fasilitas pinjaman daerah melalui PT SMI.
Airlangga mengatakan, anggaran untuk klaster insentif usaha yang terserap paling cepat. Realisasinya mencapai Rp 59,08 triliun atau 94% dari pagu Rp 62,83 triliun.
Ralisasi anggaran PEN berjalan lambat di tengah adanya sejumlah Kementerian/Lembaga yang mengeluhkan anggarannya dipangkas untuk menaikkan belanja program ini. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno sempat menyindir anggaran di lembaganya yang dikuras hampir separuh pagu awal.
Meski terkesan bercanda, Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi pernyataan Sandi tersebut. Ia mengatakan anggaran Kemenparekraf di-refocusing hingga empat kali sejak awal tahun tujuannya untuk menyediakan dana untuk penanganan pandemi. Selain itu, sebagain anggaran PEN sebenarnya juga ditujukan untuk sektor pariwisata tetapi pengalokasiannya tidak melalui Kemenparekraf.
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa juga sempat mengeluh hal serupa dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI awal bulan ini. Ia mengungkap anggaran belanja lembaganya berkurang Rp 668 miliar dari pagu awal Rp 1,77 triliun menjadi Rp 1,137 triliun.
"Ini mengakibatkan memang banyak program yang didorong ke tahun depan dan yang merepotkan adalah admisnistrasinya," kata Suharso.
Suharso juga mengungkap bahwa laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun lalu nyaris tidak mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK karena anggaran PEN yang terus diotak-atik.
