Mobilitas Perdagangan Ritel Melonjak dari Masa Sebelum Pandemi
Mobilitas masyarakat semakin meningkat seiring penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM level 1-4 yang semakin longgar. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan mobilitas di sejumlah lokasi makin ramai sepanjang bulan lalu.
"Saya informasikan bahwa terkait mobilitas penduduk di rumah itu terlihat ada penurunan, berarti aktivitas di dalam rumah semakin sedikit dan sebaliknya di berbagai tempat menunjukkan kenaikan," kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers virtual, Senin (1/11).
BPS memantau lima lokasi yang mengalami kenaikan mobilitas. Mobilitas di tempat perdagangan ritel dan rekreasi tumbuh 4,4% atau lebih ramai dari kondisi normal atau pada Januari-Februari 2020.
Mobilitas di tempat belanja kebutuhan sehari-hari juga naik 24,6%, yang merupakan lonjakan tertinggi dalam delapan bulan terakhir. Kemudian mobilitas di taman juga naik 2,3% setelah tiga bulan sebelumnya masih terkontraksi.
Adapun mobilitas di tempat transit dan tempat kerja masih kontraksi tetapi lebih baik dari bulan sebelumnya. Mobilitas di tempat transit terkontraksi 19,4% dan mobilitas di tempat kerja kontraksi 13,1%.
"Ini mengindikasikan bahwa pada bulan Oktober aktivitas masyarakat yang digambarkan dari mobilitas penduduk menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan bulan September," kata Margo.
Seiring kenaikan mobilitas di luar rumah, Margo melaporkan mobilitas di dalam rumah tumbuh melambat hanya 5,2%. Mobilitas masyarakat sempat tumbuh tinggi menyentuh 13% saat PPKM Darurat pertama diberlakukan pada Juli 2021. Sedangkan kenaikan mobilitas di dalam rumah pada Oktober tercatat sebagai terendah sejak awal tahun ini.
Mobilitas masyarakat terus menunjukkan kenaikan menuju akhir tahun. Pemerintah belum lama ini mengawasi potensi lonjakan Covid-19 saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Apalagi dari survei Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan mencatat, ada 19,9 juta orang di Jawa-Bali yang akan melakukan perjalanan saat libur Nataru.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan peningkatan pergerakan penduduk tanpa protokol kesehatan yang ketat akan meningkatkan resiko penyebaran kasus. Untuk itu, pemerintah melakukan pembatasan mobilitas di sejumlah tempat tertentu.
"Wilayah Jawa-Bali diperkirakan akan melakukan perjalanan sekitar 19,9 juta, sedangkan Jabodetabek 4,45 juta," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers daring, Senin (25/10).
Saat ini, mobilitas masyarakat ke Bali sudah setara dengan Nataru tahun lalu. Padahal, pergerakan masyarakat saat itu berujung pada lonjakan kasus Covid-19.
Presiden Joko Widodo juga telah meminta jajarannya untuk segera mengambil kebijakan demi menekan potensi lonjakan kasus Covid-19 akibat libur Nataru. Salah satunya dengan kewajiban tes Polymerase Chain Reaction (PCR) bagi penumpang pesawat.
