Cara Sri Mulyani Mengajar Siswa SD-SMA soal Keuangan Negara
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen penting pemerintah dalam mengelola perekonomian negara. Di depan ribuan pelajar SD hingga SMA, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan soal APBN, mulai dari isi hingga fungsinya dalam menolong perekonomian selama tertekan pandemi Covid-19.
"APBN itu suatu instrumen pemerintah untuk bisa hadir di dalam perkeonomian dan masyarakat. Jadi setiap tahun peemrintah mengajukan usulan APBN, ada usulan pendapatan negara kira-kira sekian dan belanjanya sekian," kata Sri Mulyani dalam kegiatan Kementerian Keuangan mengajar, Selasa (9/11).
Ia menjelaskan, instrumen keuangan negara terdiri atas tiga komponen yakni penedapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan negara selama pandemi sudah pasti akan turun, tetapi bukan berarti negara tidak menerima pemasukan sama sekali. Penerimaan itulah yang kemudian dipakai untuk memenuhi belanja negara.
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menargetkan pendapatan negara pada tahun ini sebesar Rp 1.743,6 triliun. Untuk mencapai target itu, pemerintah memiliki empat sumber penerimaan yakni pajak, kepabenanan dan cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan hibah.
Ia kemudian mengilustraikan pemanfaatan setiap Rp 1 juta penerimaan negara, yakni sekitar Rp 195.000 untuk menyediakan pelayanan umum, Rp 151.305 untuk membantu ekonomi, Rp 60.915 untuk ketertiban dan keamanan, Rp 48.470 untuk keamanan. Selain itu, sekitar Rp 66.155 dipakai untuk pendidikan, Rp 29.475 untuk belanja kesehatan, Rp 73.360 untuk perlindungan sosial, Rp 7.250 untuk perlindungan lingkungan hidup, keagamaan Rp 4.585, pariwisata Rp 3.275, perumahan dan fasilitas umum Rp 14.410 dan Rp 344.310 untuk transfer ke daerah.
"Kalau bertanya kenapa pendidikan dan kesehatan itu kecil, sebetulnya ini tidak cukup akurat karna dari Rp 344.310 itu ke daerah, itu juga ada yang dipakai untuk pendidikan dan kesehatan," kata Sri Mulyani.
Selain pendapatan dan belanja, pemerintah juga memiliki instrumen pembiayaan. Apabila belanja negara lebih besar dari penerimaan, maka instrumen pembiayaan dipakai untuk menutupi kekurangan tersebut. Adapun pembiayaan atas defisit tersebut yang kemudian mendorong pemerintah menarik utang. Adapun tahun ini pemerintah menargetkan pembiayaan APBN sebesar Rp 1.006,4 triliun.
Selain menjelaskan tiga instrumen utama APBN tersebut, Ani juga menjelaskan alur penyusunan APBN sampai kemudian menjadi Undang-Undang. Ia mengatakan pihaknya setiap tahun mengajukan usulan rancangan undang-undang APBN ke DPR RI. Dalam usulan tersebut berisi target penerimaan, belanja dan pembiayaan yang dihitung pemerintah.
"DPR kemudian membahas dengan pemerintah, mereka akan melihat hitung-hitungannya apakah pendapatannya benar, apakah kondis ekonominya benar, belanjanya sudah tepat sesuai aspirasi," kata Sri Mulyani.
Setelah disepakati dengan DPR, usulan APBN tersebut kemudian akan disahkan menjadi undang-undang. Adapun APBN itu sendiri berlaku sejak 1 Januari-31 Desember.
Ia menekankan, APBN dipakai sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Sedikitnya ada tiga fungsi utama APBN, yakni stabilisasi saat ekonomi sedang tertekan, distribusi, serta alokasi.
Adapun khusus selama pandemi, APBN menjalankan perannya untuk stabilisasi. Ia mengatakan, pandemi tentu memunculkan dilema, antara menyelamatkan masyarakat melalui kesehatan atau menolong perekononomian.
"Jadi bagaimana pemerintah harus menyelematkan rakyat dari ancaman Covid-19 dan menyelematkan ekonomi dari kemerosotoan, disinilah peranan keuangan negara sangat penting," kata Sri Mulyani.
