Janet Yellen akan Desak G20 Bantu Negara Berkembang Mengakhiri Pandemi
Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral akan mengadakan pertemuan pertama jalur keuangan G20 di bawah presidensi Indonesia pada 17-18 Februari 2022. Menteri Keuangan Janet Yellen dalam pertemuan tersebut akan mendesak negara-negara G20 untuk berupaya mengakhiri pandemi Covid-19 di negara-negara berkembang dan memastikan mereka memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pemulihan.
Mengutip Reuters, Yellen akan berpartisipasi secara virtual dalam pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral tersebut.
Amerika Serikat menetapkan prioritas utama untuk pertemuan tersebut, di tengah penurunan kasus varian Omikron Covid-19 di banyak negara kaya tetapi masih meningkat di banyak negara berkembang. Indonesia melaporkan rekor harian 57.049 kasus baru pada hari Selasa (15/2).
Indonesia awalnya perencana menggelar pertemuan para menteri keuangan dan gubernur BI di Bali. Namun, gelaran acara dipindahkan ke Jakarta karena kenaikan kasus Omicron.
Yellen berdasarkan keterangan Departemen Kementerian Keuangan AS akan mendesak negara-negara G20 untuk menyesuaikan kebijakan mereka dengan keadaan masing-masing negara demi mengamankan pemulihan inklusif dan menutup kesenjangan dalam akses vaksin untuk negara-negara miskin. Ini termasuk mendukung upaya Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, Organisasi Kesehatan Dunia dan Organisasi Perdagangan Dunia untuk mengatasi kemacetan dalam penyebaran vaksin global, serta terapi dan diagnostik.
Yellen juga akan mendesak negara-negara G20 untuk mendukung dana global yang diusulkan ditempatkan di Bank Dunia untuk berinvestasi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan pandemi, dengan perkiraan mencapai US$ 75 miliar.
Mantan Gubernur The Fed ini juga akan menyatakan keyakinannya untuk melanjutkan kesepakatan pajak minimum global 15% yang telah disepakati 136 negara sehingga dapat diberlakukan pada 2023. Pejabat itu mengatakan Demokrat di Kongres AS secara luas mendukung ketentuan pajak internasional.
Yellen juga akan mendorong pembahasan terkait penanganan perubahan iklim yang lebih intensif untuk memenuhi tujuan pengurangan emisi karbon, termasuk memobilisasi lebih banyak modal swasta untuk membiayai transisi dari bahan bakar fosil. Sumber daya publik dapat membantu mengkatalisasi pembiayaan swasta tambahan untuk mengurangi emisi.
