Pemerintah Lebih Banyak Lunasi Daripada Tarik Utang Baru pada Januari
Kementerian Keuangan mencatat, realisasi pembiayaan utang pemerintah pada Januari 2022 negatif Rp 3 triliun. Ini berarti pemerintah membayar utang lebih besar dibandingkan penarikan utang baru.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pembiayaan utang pemerintah bulan Januari 2022 terkontraksi 101,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencatatkan pembiayaan utang positif Rp 165,8 triliun.
Pembayaran utang jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) bulan lalu lebih besar dibandingkan penarikan utang baru. Ini tercermin dari penerbitan neto SBN yang negatif Rp 15,9 triliun.
"Penerbitan SBN turun hingga 109,3%, pertumbuhannya kontraksi. Ini berarti kita bisa membiayai dari kas yang ada maupun dari penerimaan negara, baik dari sisi pajak, bea cukai maupun PNBP," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA edisi Februari, Selasa (22/2).
Di sisi lain, penarikan utang berupa pinjaman secara neto mencatatkan positif Rp 12,8 triliun. Ini menunjukkan pertumbuhan 427% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencatat neto negatif Rp 3,9 triliun.
Pembiayaan utang Januari 2022 yang minus Rp 3 triliun setara negatif 0,3% terhadap target dalam APBN sebesar Rp 973,6 triliun. Ini jauh lebih rendah dibandingkan realisasi pembiayaan utang Januari 2021 yang sudah mencapai 14,1% dari target meskipun baru bulan pertama.
Penurunan pada pembiayaan utang bulan lalu dikarenakan adanya pembayaran utang jatuh tempo dan belum diterbitkannya SBN valas seperti yang dilakukan pada awal tahun lalu.
Selain itu, Sri Mulyani mengatakan adanya kerja sama dengan Bank Indonesia memberikan ruang bagi pemerintah untuk bisa mendaian APBN bulan lalu yang lebih baik. Pemerintah masih akan melanjutkan SKB I dan III dengan BI pada tahun ini.
Hingga 18 Februari, BI melalui SKB I sudah mencatatkan incoming bids sebesar Rp 9,2 triliun, tetapi awarded-nya hanya Rp 4,5 triliun. Kehadiran bank sentral ini dinilai sangat penting dalam menjaga kesehatan APBN menuju konsolidasi fiskal pada tahun depan.
"Situasi ini sebetulnya sangat baik untuk tetap menjaga strategi pembiayaan kita secara aman, fleksibel, prudent dan oportunistik, karena pasar SBN di seluruh dunia mengalami dampak tapering di negara maju terutama di AS," kata Sri Mulyani.
Dengan kondisi APBN yang makin sehat, menurut dia, penerbitan utang baru akan jauh lebih rendah lagi. Namun, dia juga memastikan akan terus menjaga kombinasi pembiayaan utang, baik yang berasal dari SBN maupun pinjaman secara hati-hati terutama karena adanya dinamika global yang terus meningkat pada tahun ini.
Sekalipun tekanan di pasar keuangan global yang volatile dan memicu kenaikan yield, asesmen pemerintah menunjukkan kinerja lelang SBN domestik masih terjaga dan baik. Pemerintah telah menggelar delapan kali lelang SBN di pasar perdana domestik sejak awal tahun. Pemerintah juga telah meluncurkan SBN ritel pertama dan kini tengah berencana meluncurkan sukuk ritel akhir pekan ini.
