Sri Mulyani Bandingkan Gaji ke-13 PNS dengan Data Bansos dan Subsidi
Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 35,5 triliun pada tahun ini untuk pemberian gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pensiun. Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan keuangan negara bukan hanya membantu daya beli kelompok ASN saja, tetapi juga masyarakat umum.
"Justru APBN yang terbesar sebetulnya dilakukan untuk mendukung kegiatan dari sisi konsumsi masyarakat yang tertekan luar biasa akibat pandemi dan sekarang perang di Ukraina mendorong kenaikan harga pangan dan energi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers daring, Selasa (28/6).
Ia menyebut pemerintah menyediakan anggaran Rp 431,5 triliun pada tahun ini untuk belanja perlindungan sosial. Anggaran ratusan triliun ini diberikan kepada masyarakat melalui berbagai program bantuan mulai dari kartu pra kerja, subsidi hingga bantuan iuran untuk BPJS Kesehatan.
Anggaran jumbo tersebut diberikan untuk melindungi masyarakat dari guncangan kenaikan harga dan juga mendongkrak konsumsi masyarakat berpendapatan menengah rendah. Berbagai bantuan yang digulirkan di antaranya:
- Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dengan anggaran Rp 28,7 triliun yang menyasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
- Pemberian bantuan sosial melalui kartu sembako sebesar Rp 45,1 triliun pada 18,8 juta KPM
- Penebalan subsidi dan kompensasi energi, dari yang anggarannya dalam APBN disiapkan Rp 194,3 triliun, ini belum menghitung adanya penebalan anggaran yang belum lama ini disepakati dengan DPR
- Membantu masyarakat mengakses kesehatan melalui pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp 46,5 triliun untuk 96,8 juta peserta JKN
- Memberikan program kartu pra kerja sebesar RP 11 triliun kepada 2,9 juta peserta
Di samping lima pemberian bansos tersebut, pemerintah juga melakukan sejumlah upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi. Pemerintah memberikan bantuan tunai kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) warung, dan nelayan sebesar Rp 1,7 triliun. Ini diberikan kepada 1 juta PKL warung dan 1,76 juta nelayan dengan besaran bantuan Rp 600 ribu.
"Dengan adanya tekanan harga-harga yang meningkat, meski pemerintah terus melakukan langkah-langkah stabilitas, pemerintah juga menebalkan bantuan untuk penerima jaring pengaman sosial," kata Sri Mulyani.
Selain berbagai bantuan reguler tersebut, kepada 20,65 juta KPM penerima kartu sembako dan PKH juga diberi bantuan tambahan sebesar Rp 100 ribu selama tiga bulan. Anggarannya sebesar Rp 6,2 triliun. Tujuannya untuk merespon kenaikan harga minyak goreng. Selain itu, bantuan dengan besaran serupa juga diberikan kepada 2,5 juta PKL dan 1,76 juta nelayan.
Untuk sektor usaha kecil, pemerintah menambah anggaran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 12 triliun dari pagu reguler Rp 23,1 triliun. Pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 3% dengan target penyaluran KUR sebesar Rp 373 triliun.
"Berbagai bansos dan penebalan jaring pengaman sosial itu diharapkan dapat melindungi masy, tentu tidak bisa seluruhnya, tapi paling tidak shock ini tetap bisa diabsorbsi APBN sehingga masyarakat masih punya kemampuan untuk bangkit dan pulih kembali setelah dua tahun Covid-19," kata Sri Mulyani.
