Sri Mulyani soal Tambahan Subsidi BBM: Dari mana Anggarannya?
Pemerintah membutuhkan tambahan anggaran subsidi mencapai Rp 198 triliun jika tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Menteri Keuangan Sri Mulyani belum dapat memastikan alokasi tambahan anggaran tersebut jika harga Pertalite dan Solar diputuskan tidak naik.
"Kita tidak mencabut subsidi, uang Rp 502 triliun ini akan habis kan. Pertanyaannya adalah mau tambah anggaran atau enggak? Kalau tambah, darimana anggarannya? Suruh ngutang?," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Kamis (25/8).
Pemerintah belum memutuskan apakah akan menaikkan harga BBM bersubsidi atau menambah subsidi. Sri Mulyani mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan anak buahnya untuk menghitung kebijakan BBM bersubsidi secara hati-hati.
Sri Mulyani juga menyinggung soal subsidi ratusan triliun yang justru tidak tepat sasaran. Lebih dari 80% anggaran subsidi Pertalite selama ini dinikmati oleh 30% penduduk terkaya di Indonesia. Hal yang sama juga terjadi pada Solar yang kebanyakan dinikmti orang kaya dan dunia usaha.
“Kurang dari 1 juta kilo liter solar yang mengalir ke orang miskin dari total 15 juta kilo liter yang disubsidi pemerintah,” kata Sri Mulyani.
Menurutnya, penyaluran subsidi BBM tak tepat sasaran karena menggunakan skema subsidi barang. Hal ini, menurut dia, membuat BBM bersubsidi banyak dikonsumsi orang mampu.
“Kalaupun ada orang miskin, porsinya kecil. Ini yang perlu kita pikirkan, kalau menambah subsidi ratusan triliun, kira-kira kita menambah subsidi yang sudah mampu ," katanya.
Isu kenaikan harga BBM makin kencang dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah pejabat negara juga melontarkan sinyal pemerintah bersiap mengerek harga alih-alih menambah anggaran.
Kalaupun pemerintah ingin menambah anggaran, tampaknya akan sulit karena perlu mendapat restu dari Senayan. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah sebelumnya justru menyarankan harga dinaikkan. Alasannya, anggaran jumbo yang digelontorkan selama ini justru tidak tepat sasaran.
"Apakah surplus ratusan triliun APBN saat ini juga akan ditambal ke subsidi lagi? padahal subsidi BBM dan LPG 3 kg tidak tepat sasaran. Apakah itu akan diteruskan?ini kepentingan siapa sebetulnya yang mempertahankan subsidi bentuk begini," kata Said ditemui di Kompelsk Parlemen, Kamis (16/8).
