Ada Ancaman Krisis, Anggaran Ketahanan Pangan Tahun Depan Naik Tipis

Badan Pangan Dunia (FAO) memperingatkan potensi krisis pangan yang meningkat di berbagai belahan dunia. Meski demikian, alm

Anggaran ketahanan pangan masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Negara (RAPBN) 2023 yang telah disahkan DPR melalui sidang paripurna dan tinggal menunggu tanda tangan presiden untuk diubah menjadi Undang-undang. Anggaran ini naik tipis dibandingkan tahun sebelumnya Rp 94,1 triliun. 

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menjelaskan, Indonesia saat ini menghadapi ancaman disrupsi pangan global dan tren peningkatan prevalansi ketidakcukupan pangan nasional. Kondisi ini, menurut dia, perlu disikapi dengan program kemandirian pangan berkelanjutan. 

"Program ketahanan pangan dilanjutkan tahun depan dengan anggaran Rp 94,9 triliun," ujar Said dalam Sidang Paripurna, Kamis (29/9). 

Ia menjelaskan, Indonesia selama bertahun-tahun tak bisa keluar dari masalah klasik yang membuat kemajuan di sektor pertanian sangat lambat. Skala ekonomi dan teknis pertanian belum tumbuh signifikan, alih fungsi lahan subur masih berlangsung, tata niaga masih panjang, keragaman produk belum dikelola dengan baik, fluktuasi harga besar, infrastruktur terbatas, dan sistem logistik pangan belum kuat. 

"Ini berujung pada rendahnya daya saing produk tanaman pangan dan semakin rendahnya sumbangsih ketahanan pangan terhadap PDB," ujarnya. 

Adapun anggaran ketahanan pangan pada tahun depan terdiri dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 72,9 triliun dan transfer keuangan daerah atau TKD Rp 22,1 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk meningkatkan komoditas pangan strategis, meningkatkan daya saing SDM sektor pertanian dan perikanan, pemanfaatan teknologi dan data, pengembangan inovasi pangan, perbaikan sistem logistik pangan, serta pembangunan infrastruktur irigasi dan waduk.