Dana Pemda Mengendap di Bank Rp 278 T, Paling Banyak Jatim & Jabar
Kementerian Keuangan mencatat, terdapat dana pemerintah daerah yang tersimpan di perbankan mencapai Rp 278 triliun pada Oktober 2022. Angka ini naik lebih dari Rp 50 triliun dibandingkan posisi bulan sebelumnya Rp 223,84 trilun maupun periode yang sama tahun lalu Rp 226,71 triliun.
"Kami lihat terjadi kenaikan dana pemda yang sangat signifikan. Ini tentu kami harapkan pemda bisa mendorong, terutama saat tren ekonomi mengalami penurunan," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Kamis (24/11).
Sri Mulyani menjelaskan, tingginya saldo dana pemda di perbankan, antara lain disebabkan oleh tingginya penyaluran transfer ke daerah pada Oktober 2022. Kontribusi penyaluran TKD yang mencatatkan angka tertinggi pada bulan lalu terdiri dari penyaluran dana bagi hasil Rp 50,7 triliun, dana alokasi khusus fisik Rp 13,8 triliun, dan dana alokasi khusus nonfisik Rp 20,3 triliun.
"Kami lihat dari seluruh pemerintah daerah di Jatim, jumlah dana pemda yang mengendap di perbankan paling tinggi. Diikuti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta," kata dia.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah juga masih harus mencermati apakah besarnya dana pemda yang tersimpan di perbankan bersifat sementara atau permanen. Namun, ia berharap, dana pemda di perbankan dapat segera digelontorkan sehingga menjadi faktor pendorong pemulihan ekonomi pada kuartal keempat tahun ini.
Sri Mulyani melihat, realisasi belanja APBD pada tahun ini masih perlu dioptimalkan. Realisasi belanja daerah hingga Oktober 2022 baru mencapai Rp 732,98 triliun atau 61,2% terhadap pagu belanja. Meski demikian, angka ini lebih baik dibandingkan tahun lalu yang baru mencapai Rp 707,9 triliun atau 57,8% terhadap pagu belanja.
Ia juga mencatat masih besarnya belanja pegawai yang mencapai Rp 289,73 triliun atau 70,6% dari total belanja pegawai. Angka ini tak berbeda jauh dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Alokasi belanja terbesar kedua berdasarkan jenisnya adalah belanja barang dan jasa yang mencapai Rp 198,91 triliun atau 59,1% dari pagu. Jumlah ini naik 7,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sri Mulyani juga mencatat realisasi belanja modal naik 19,5% dibandingkan Oktober 2021 menjadi Rp 80,88 triliun. Namun, realisasinya baru mencapai 42,7% dari pagu. Sementara belanja lainnya turun 1,9% menjadi Rp 163,37 triliun atau 62,7% dari pagu.
Di sisi lain, Sri Mulyani juga menjelaskan, hampir semua komponen pendapatan asli daerah meningkat pada tahun ini. Pajak daerah naik 16% menjadi Rp 176,66 triliun, hasil PKD yang dipisahkan naik 4,9% menjadi Rp 9,09 triliun, dan lain-lain PAD yang sah naik 1% menjadi Rp 48,16 triliun. Hanya kompoenen retribusi daerah yang mencatatkan penurunan penerimaan sebesar 1,9% dibandingkan Oktober 2021 menjadi Rp 6,08 triliun.
"Ini menggambarkan bahwa kegiatan ekonomi di daerah sudah menunjukkan pemulihan yang merata dan menggembirakan," kata dia.
