Belanja Pemerintah Tembus Rp 3.000 Triliun Tahun Lalu, Untuk Apa Saja?
Kementerian Keuangan melaporkan realisasi sementara belanja negara pada tahun lalu mencapai Rp 3.090,8 triliun, naik 11% dibandingkan 2021. Kenaikan belanja terjadi karena pemerintah perlu menaikkan belanja subsidi energi hingga empat kali lipat dari target awal APBN akibat lonjakan harga minyak dunia.
"Kenaikan pada belanja ini sebagian besar untuk melindungi masyarakat dari ancaman kesehatan dan kemerosotan kondisi sosial lewat berbagai bantuan sosial. Ini cerita APBN sebagai penyerap guncangan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Selasa (3/1).
Ini merupakan pertama kalinya belanja negara menembus level Rp 3.000 triliun. Namun, belanja pemerintah memang terus naik terutama selama dua tahun pandemi Covid-19. Lengkapnya terlihat pada diagram di bawah ini.
Adapun belanja jumbo pemerintah pada tahun lalu tersebut mengalir untuk beberapa keperluan, sebagai berikut:
- Belanja pegawai sebesar Rp 257,3 triliun.
Realisasinya naik 3,5% dibandingkan 2021. Belanja pegawai ini termasuk para PNS di kementerian dan lembaga hingga aparat keamanan seperti tentara dan polisi.
- Belanja barang sebesar Rp 422,1 triliun
Realisasinya turun 20,2% dibandingkan tahun sebelumnya karena berkurangnya belanja untuk barang-barang terkait Covid-19. Belanja barang, mencakup belanja barang operasional dan nonoperasional Rp 167,6 triliun, perjalanan dinas Rp 37,8 triliun, serta beberapa barang untuk kebutuhan masyarakat seperti pembelian vaksin Covid-19.
- Belanja modal sebesar Rp 238,8 triliun
Realisasinya naik 0,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja modal ini meliputi pembelian peralatan mesin sebesar Rp 99,6 triliun, pembangunan jalan, irigasi dan jaringan Rp 73,9 triliun, pembangunan gedung bangunan Rp 31,7 triliun, serta tanah Rp 19,6 triliun. Output-nya berupa pembangunan lima bendungan baru, pembangunan 609,2 km jalan, jaringan irigasi sepanjang 800 km hingga modernisasi alutsista.
- Belanja perlindungan sosial Rp 461,6 triliun
Ini meliputi penyaluran berbagai bansos pemerintah. Belanja perlindungan sosial yang disalurkan lewat kementerian mencapai Rp 173,6 triliun, meliputi penyaluran bantuan program keluarga harapan (PKH) hingga BLT BBM. Anggaran yang disalurkan lewat belanja non-K/L mencapai Rp 257,1 triliun, seperti pemberian subsidi BBM hingga subsidi bunga KUR. Beberapa belanja perlinsos ini juga dilakukan melalui pemerintah daerah dengan transfer ke daerah (TKD).
- Belanja kesehatan Rp 176,7 triliun
Belanja kesehatan terbesar untuk pembayaran penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI JKN) sebesar Rp 45,8 triliun. Beberapa kebutuhan lainnya, seperti pembayaran klaim perawatan pasien Covid-19, pemeriksaan ribuan sampel obat, kosmetik dan suplemen hingga bantuan operasional ribuan puskesmas dan balai penyuluhan. Selain oleh pemerintah pusat, belanja kesehatan ini juga sebagian dilakukan oleh daerah.
- Belanja pendidikan Rp 472,6 triliun
Belanja pendidikan yang disalurkan lewat pemerintah pusat, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), program bidik misi, hingga tunjangan profesi guru non-PNS yang mencapai Rp 171,5 triliun. Ada juga belanja pendidikan lewat daerah sebesar Rp 281,1 triliun yang dipakai untuk bantuan operasional sekolah hingga tunjangan profesi guru PNS.
- Belanja transfer ke daerah (TKD) Rp 816,2 triliun
Lebih dari seperempat belanja negara setiap tahunnya memang ditransfer ke daerah, tahun lalu realisasinya naik 3,9%. TKD ini bukan hanya untuk anggaran pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai pekerjaan di daerah, termasuk juga dana desa yang tahun lalu mencapai Rp 67,9 triliun.
