Belum Berlaku 2023, Nasib Cukai Minuman Berpemanis Makin Tak Jelas
Pemerintah belum berencana menarik cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada tahun ini sekalipun target penerimaan sudah dipatok dalam APBN. Implementasinya makin tak pasti mengingat sudah mendekati tahun politik 2024 dan tak ada jaminan presiden baru nantinya bersedia melanjutkan rencana ini.
Pemerintah sudah memasang target penerimaan dari cukai produk plastik sebesar Rp 980 miliar dan cukai MBDK Rp 3,08 triliun dalam APBN 2023. Meski demikian, pemerintah memang tak pernah secara gamblang menyebut kebijakan baru tersebut meluncur tahun ini. Hal yang sama juga yang terjadi pada tahun lalu.
"Sampai dengan saat ini belum ada rencana untuk hal tersebut (penerapan cukai MBDK tahun ini)," kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani lewat pesan singkat, Selasa (7/2).
Wacana cukai baru itu sudah bergulir sejak lama dan tak kunjung terealisasi sampai saat ini. Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, estensifikasi cukai penting untuk mendongkrak penerimaan negara. Apalagi, kinerja penerimaan cukai Indonesia di bawah banyak negara lain.
Menurut dia, pengenaan cukai baru dapat membantu menjaga setoran penerimaan cukai di tengah prospek penurunan kinerja industri rokok. Rokok menjadi penopang dari total penerimaan cukai pemerintah dengan sumbangan 96%.
Ia mengatakan. pemerintah seharusnya sudah mulai menerapkannnya pada awal tahun ini. Menurut dia, implementasinya akan semakin sulit jika mendekati tahun politik 2024.
"Secara historis mustahil diterapkan pada 2024, secara fiskal biasanya pemerintah 'cari aman' kalau tahun politik," kata Fajry, Rabu (8/2).
Menurut dia, penambahan barang kena cukai baru bersifat wajib dari sisi pengelolaan keuangan negara. Namun demikian, ia juga tak menampik kebijakan ini sangat dipengaruhi arah politik pemerintah. Oleharena itu, ia menilai bisa saja rencana cukai MBDK yang sudah digagas saat ini pupus di era pengganti Jokowi jika yang terpilih memandang rencana ini bukan hal mendesak.
Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad menilai kemungkinan besar cukai baru itu sulit diberlakukan tahun depan. Oleh karena itu, ia menilai momentum paling pas pemberlakuannya tahun ini.
"Namun untuk tarif cukainya harus jadi kesepakatan bersama yang tidak memberatkan bagi dunia usaha ataupun nanti yang dibebankan ke konsumen," kata Tauhid.
Selain itu, pemerintah menurtnya juga perlu menyiapkan rencana skema earmarking penggunaan dana dari setoran cukai tersebut. Ini seperti halnya cukai rokok yang sebagian dananya dibagikan ke daerah dan dipakai untuk program tertentu seperti kesehatan hingga pengendalian rokok ilegal.
