Sri Mulyani Rombak Pejabat Ditjen Pajak Usai Heboh Kasus Rafael Alun

Kementerian Keuangan melantik sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk mengocok ulang 11 posisi eselon dua di Direktorat Jenderal Pajak pada Jumat (17/3). Dalam pidatonya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya kepercayaan publik.

Pelantikan hari ini meliputi pengangkatan dua posisi staf ahli yang sebelumnya kosong. Sri Mulyani juga merotasi dan melantik posisi pejabat di tiga unit eselon satu Kemenkeu, paling banyak di Ditjen Pajak.

Bendahara Negara melantik sebelas pejabat eselon II Ditjen Pajak yang baru. Salah satu yang diganti adalah atasan eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yakni Jatnika yang sebelumnya sebagai Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, kini digantikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas, Neilmadrin Noor.

Selain itu, terdapat empat pejabat eselon II Ditjen Perbendaharaan, dan dua pejabat eselon II Ditjen Kekayaan Negara yang juga dilantik hari ini. Dua petinggi unit non eselon Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan satu pejabat Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Sri Mulyani turut melantik pengurus baru Komite Pengawas Perpajakan.

Dalam pidatonya, Sri Mulyani menyampaikan tiga pesan utama kepada anak buahnya itu. Pertama, bendahara negara itu meminta pejabat yang baru dilantik menjalankan sumpah jabatan yang sudah disampaikan. Ia meminta anak buahnya bisa menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, menjaga etika publik termasuk asas kepatutan dan sopan santun, serta menjaga integritas.

"Anda semua saya minta baik yang dilantik maupun yang hadir di sini untuk kembali membangun kepercayaan publik bagi instansi Kemenkeu," kata Sri Mulyani.

"Ini pekerjaan yang berkesinambungan karena kepercayaan adalah sesuatu yang memang harus dijaga dan tidak boleh dikhianati atau diciderai oleh siapapun."

Kedua, ia meminta para pejabat tinggi tersebut untuk bisa menjaga anak buahnya. Sebagai atasan, ia berpesan agar tidak segan mengambil langkah korektif sedari dini agar tidak timbul risiko bagi instansi. Hal ini untuk menjaga reputasi lembaga dan kepercayaan publik.

Ketiga, tak lupa Sri Mulyani mengingatkan tantangan ekonomi global yang tengah sulit. Pejabat Kemenkeu harus terus menjaga APBN sebagai instrumen yang diandalkan melindungi masyarakat. Berbagai risiko perlu terus diperhatikan, baik yang berasal dari eksternal maupun internal.

"Terakhir, saya minta komitmen anda semua menjaga, membangun reputasi Kemenkeu. Berteman secara profesional, menjadi pemimpin yang bisa diandalkan, dan jangan mengecewakan kepercayaan publik, institusi Kemenkeu dan kepercayaan stakeholder," ujarnya.

Berikut rincian pejabat Kemenkeu yang baru saja dilantik hari ini.

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya:

- Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional : Parjiono

- Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal: Arief Wibisono

2. Direktorat Jenderal Pajak

- Direktur Peraturan Perpajakan II: Teguh Budiharto

- Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II: Neilmaldrin Noor

- Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah: Max Darmawan

- Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban SDM: Poltak Maruli John Liberty Hutagaol

- Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat: Dwi Astuti

- Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II: Darmawan

- Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi: Etty Rachmiyanthi

- Kepala Kanwil DJP Jawa Timur: Sigit Danang Joyo

- Kepala Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara: Heru Narwanta

- Kepala Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara: Arif Mahmudin Zuhri

- Kepala Kanwil DJP Bali: Nurbaeti Munawaroh

3. Direktorat Jenderal Perbendaharaan

- Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara: Tunas Agung Jiwa Brata

- Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat: Tjahjo Purnomo

- Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku: Teddy Suhartadi Permadi

- Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara: Sakop

4. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

- Kepala Kanwil DJKN Aceh: Nofiansyah

- Kepala Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku: Wibawa Pram Sihombing

5. Unit Organisasi Non Eselon

- Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi, Pusat Investasi Pemerintah (PIP): Mas Soeharto

- Direktur Hukum dan Manajemen Risiko, PIP: Imaduddin

- Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH): Langgeng Suwito

6. Komite Pengawas Perpajakan Masa Kerja 2023-2026

- Ketua Merangkap anggota: Amien Sunaryadi

- Wakil Ketua merangkap anggota: Zainal Arifin Mochtar

- Anggota: Estu Budiarto, Setiawan Basuki, Hendra Prasmono, Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Inspektur Jenderal Kemenkeu