Profil Bupati Meranti: Pernah Sebut Kemenkeu Iblis, Kini Tersangka KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dan kini menetapkannya sebagai tersangka dugaan korupsi, pemotongan anggaran, dan pemberian suap. Adil pernah menimbulkan kontroversi lantaran menyebut Kementerian Keuangan iblis, bahkan meminta daeranya dilepas ke negara tetangga.
OTT terhadap Bupati Meranti dilakukan KPK pada Kamis malam (6/4) di rumah dinasnya. Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan bersama dua orang lainnya, yakni M. Fahmi Aressa (MFA) selaku Pemeriksa Muda Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau dan Fitria Nengsih (FN) selaku Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti pada Jumat (7/4).
"Untuk kepentingan penyidikan, ketiga tersangka ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 7 April 2023 sampai dengan 27 April 2023 ," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Jumat malam, seperti dikutip dari Antara.
Adil adalah politikus asal Riau yang menjabat sebagai Bupati Meranti untuk epriode 2021-2024. Ia sebelumnya menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Riau selama dua periode yaitu periode 2014-2019 dan 2019-2020.
Adil juga terkenal karena kontroversinya yang menyebut Kemenkeu sebagai iblis saat memprotes jatah Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh wilayahnya. Protes tersebut disampaikan dalam Rakornas Optimalisasi Pendapatan Daerah yang diselenggarakan di Pekanbaru, Riau, pada awal Desember.
Ia mempertanyakan jatah DBH yang diperoleh daerahnya sebagai produsen kaya minyak hanya naik tipis meski harga dan produksi minyak daerahnya terus naik. Adapun DBH merupakan jatah anggaran yang diperoleh pemda, salah satunya atas pendapatan negara dari pengeboran minyak dan gas.
Saat menyampaikan protesnya, Adil bahkan mengancam untuk mendorong wilayahnya melepaskan diri dari Indonesia. Kabupaten Kepulauan Meranti memang berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan secara geografis dekat dari Malaysia.
