Profil Bupati Meranti: Pernah Sebut Kemenkeu Iblis, Kini Tersangka KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dan kini menetapkannya sebagai tersangka dugaan korupsi, pemotongan anggaran, dan pemberian suap. Adil pernah menimbulkan kontroversi lantaran menyebut Kementerian Keuangan iblis, bahkan meminta daeranya dilepas ke negara tetangga.
OTT terhadap Bupati Meranti dilakukan KPK pada Kamis malam (6/4) di rumah dinasnya. Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan bersama dua orang lainnya, yakni M. Fahmi Aressa (MFA) selaku Pemeriksa Muda Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau dan Fitria Nengsih (FN) selaku Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti pada Jumat (7/4).
"Untuk kepentingan penyidikan, ketiga tersangka ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 7 April 2023 sampai dengan 27 April 2023 ," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Jumat malam, seperti dikutip dari Antara.
Adil adalah politikus asal Riau yang menjabat sebagai Bupati Meranti untuk epriode 2021-2024. Ia sebelumnya menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Riau selama dua periode yaitu periode 2014-2019 dan 2019-2020.
Adil juga terkenal karena kontroversinya yang menyebut Kemenkeu sebagai iblis saat memprotes jatah Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh wilayahnya. Protes tersebut disampaikan dalam Rakornas Optimalisasi Pendapatan Daerah yang diselenggarakan di Pekanbaru, Riau, pada awal Desember.
Ia mempertanyakan jatah DBH yang diperoleh daerahnya sebagai produsen kaya minyak hanya naik tipis meski harga dan produksi minyak daerahnya terus naik. Adapun DBH merupakan jatah anggaran yang diperoleh pemda, salah satunya atas pendapatan negara dari pengeboran minyak dan gas.
Saat menyampaikan protesnya, Adil bahkan mengancam untuk mendorong wilayahnya melepaskan diri dari Indonesia. Kabupaten Kepulauan Meranti memang berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan secara geografis dekat dari Malaysia.
"Kalau enggak mau ngurus, kasih lah kami ke negeri sebelah. Atau bapak tidak paham juga omongan saya, apa perlu Meranti angkat senjat? Kan enggak mungkin. Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrim," ujarnya saat itu.
Aksi Adil saat itu berbuntut tegoran keras dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kementerian Kauangan bahkan memaparkan data realisasi anggaran yang justru masih buruk di bawah kepimpinan Aidil.
Yustinus Prastowo yang saat itu menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis mengatakan, indikator kinerja pengelolaan anggaran daerah itu lebih rendah dari kebanyakan daerah lain di Indonesia.
Realisasi bansos untuk masyarakat miskin terdampak inflasi juga baru terpakai kurang dari 10% sampai 9 Desember. Belanja daerah secara keseluruhan di Kabupaten Kepulauan Meranti juga baru terserap 62,5%.
Prastowopun menyarankan Adil fokus memperbaiki kinerja pengelolaan anggaran di daerahnya alih-alih menyampaikan pandangan yang menurutnya tidak berdasar dan tidak sesuai mekanisme kelembagaan.
"Kasihan publik dikecoh dengan sikap seolah heroik untuk rakyat, faktanya manipulatif. Mestinya kita tingkatkan koordinasi dan sinergi, bukan obral caci maki. Kami meradang lantaran etika publik menghilang," cuit Prastowo dalam akun Twitter-nya.
