Sri Mulyani Pamer ke DPR, Peringkat Utang RI Tak Turun Meski Pandemi
Pandemi Covid-19 memukul keuangan banyak negara dan sebagian mengalami penurunan peringkat utang. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut peringkat utang Indonesia justru tak pernah turun yang mencerminkan pengelolaan keuangan negara Indonesia yang baik.
"Indonesia merupakan sedikit negara yang selama pandemi hingga pasca pandemi tidak mengalami penurunan dalam rating utang Indonesia, mayoritas banyak negara mengalami penurunan peringkat dan outlook negatif," kata Sri Mulyani di depan anggota dewan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (30/5).
Capaian itu menurutnya sejalan dengan strategi pembiayaan utang Indonesia yang dikelola dengan prudent dan berkelanjutan. Langkah serupa masih akan dilanjutkan dengan menjaga rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) di kisaran 38,07%-38,97% pada tahun depan.
Peringkat utang merupakan penilaian oleh lembaga pemeringkat terhadap pengelolaan keuangan suatu perusahaan atau negara. Negara yang memiliki peringkat utang tinggi berarti pengelolaan keuangan negaranya, termasuk kemampuan membayar utang, semakin bagus.
Selama periode 2020-2021 atau tahun-tahun awal pandemi, tiga lembaga rating utama dunia, Fitch, Moody's dan S&P telah melakukan penurunan peringkat utang kepada 161 negara, sedangkan hanya 30 negara yang peringkatnya naik. Sebanyak 109 negara juga menerima revisi outlook negatif.
Fitch Ratings dalam pemeringkatan terbarunya untuk surat utang pemerintah Indonesia pada Desember lalu mempertahankan di peringkat afirmasi BBB stable. Moody's awal tahun lalu mempertahankan peringkat utang di level Baa2, satu tingkat di atas investment grade dengan outlook stabil.
Sri Mulyani menyatakan pengelolaan utang tahun depan tetap dilakukan prudent dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui pengendalian defisit anggaran yang targetnya hanya antara 2,16%-2,64% pada tahun depan. Defisit yang semakin kecil berarti kebutuhan penarikan utang baru makin kecil juga.
Penerbitan utang pada tahun depan akan dilakukan secara terukur, serta melakukan pendalaman pasar agar cost of fund semakin efisien.
"Pemerintah juga terus mendorong pembiayaan inovatif dan kreatif dengan memberdayakan peran swasta, BUMN, BLU, SMV, dan SWF untuk mengakselerasi pencapaian target pembangunan," kata Sri Mulyani.
