Jokowi Habiskan Anggaran Infrastruktur Rp 2.779 T Sejak jadi Presiden
Pembangunan infrastruktur selama delapan tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat telah menyedot anggaran Rp 2.779,9 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut anggaran jumbo periode 2015-2022 tersebut bukan bertujuan untuk kemewahan.
"Kenaikan ini tentu bukan bertujuan untuk kemewahan tetapi tujuannya meningkatkan produktivitas dan mobilitas yang akan menaikan daya saing dan pertumbuhan masing-masing pelosok Indonesia," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (30/5).
Bendahara negara itu kemudian membeberkan sejumlah infrastruktur yang telah dibangun dari ribuan triliun uang negara tersebut. Perinciannya sebagai berikut:
- peningkatan panjang tol yang beroperasi 1.885 kilometer (KM) menjadi 2.687 KM hingga tahun lalu
- penambahan jalan umum 31,4 ribu menjadi 549,16 ribu KM
- penambahan kapasitas pembangkit listrik 28,2 GigaWatt (GW) menjadi 81,2 GW
- penambahan kapasitas bendungan 10,6 miliar meter kubik menjadi 16,96 miliar meter kubik
- bandar udara bertambah 50 unit menjadi 287 unit
- pelabuhan bertambah 1.502 menjadi 3.157 unit
Selain infrastruktur, jenis belanja lainnya yang cukup besar selama delapan tahun pemerintah Jokowi yakni pendidikan dan kesehatan. Total belanja pendidikan mencapai Rp 3.493 triliun. Anggaran jumbo ini karena sejak dulu, undang-undang memandatkan seperlima dari belanja APBN tiap tahun dialokasikan untuk pendidikan.
Sri Mulyani memaparkan, anggaran tersebut membantu penambahan 1,5 ribu sekolah SD baru, 4,9 ribu sekolah SMP baru dan 3,7 ribu SMA/SMK baru. Rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia juga meningkat baik untuk perempuan maupun laki-laki.
"Selain bicara pendidikan formal, kita juga perlu meningkatkan pelatihan di bidang tenaga kerja yang eksisting karena ini masih akan pada usia produktif yang cukup lama," kata Sri Mulyani.
Selain pendidikan, belanja cukup besar lainnya yakni kesehatan. Sri Mulyani menyebut selama delapan tahun terakhir periode kepemimpinan Jokowi, total belanja kesehatan yang sudah digelontorkan Rp 1.148,7 triliun.
Anggaran itu membantu menambah 667 unit rumah sakit umum, 620 puskesmas dan membantu penurunan prevalensi stunting dari 28,9% pada 2014 menjadi 21,6% pada tahun lalu. Anggaran itu juga banyak untuk kebutuhan kesehatan selama pandemi Covid-19.
"Selain karena pandemi yang memberi banyak pemihakan pada kesehatan, tapi juga dari sisi pelayanan dasar dan tentu ujungnya pada kualitas kesehatan masyarakat kita, termasuk stunting," ujar Sri Mulyani.
