BI Nilai Utang Pemerintah Hampir Rp 8.000 Triliun Masih Aman

Utang pemerintah tercatat mencapai Rp 7.849 triliun per akhir April 2023 atau sekitar 38% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Bank Indonesia menilai posisi tersebut masih relatif aman, sejalan dengan klaim Kementerian Keuangan selama ini.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menilai, utang tersebut masih aman karena masih jauh dari batas maksimum yang diperbolehkan oleh UU yakni 60% dari PDB. Tren rasio utang itu pun semakin menurun setelah Covid-19. Posisi saat ini lebih rendah dibandingkan pada akhir 2021 yang menyentuh 41% PDB.

"Kenapa relatif aman? Karena utang boleh naik tapi kita lihat juga kan PDB naik. Artinya produktivitas juga meningkat. Yang bahaya adalah kalau utang naik tapi PDB tidak naik sehingga bisa menggelembung," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Rabu (14/6).

Dokumen APBN KiTA edisi Mei melaporkan posisi utang pemerintah mencapai Rp 7.849 triliun per akhir April 2023. Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) menurun menjadi 38,15% dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 39,17%.

Kementerian Keuangan memastikan utang pemerintah itu masih berada di batas aman. Hal ini tercermin dari rasio utang yang masih jauh dari batas maksimum yang diatur dalam UU.

"Pemerintah melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko yang terkendali, antara lain melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo," kata Kemenkeu. 

Kementerian Keuangan memastikan pengelolaan utang juga dilakukan hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi yang optimal. Adapun komposisi utang pemerintah saat ini didominasi utang dalam  negeri yang mencapai 72,88%, sementara utang luar negeri disebut hanya sebagai pelengkap.

Kemenkeu mengatakan, pengadaan utang juga mengutamakan yang tenor menengah panjang. Per akhir April 2023, profil jatuh tempo utang Indonesia diklaim cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo atau average time maturity/ATM di kisaran 8 tahun.

Selain itu,  pemerintah juga akan mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid guna meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang. 

"Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (green sukuk) dan SDG (SDG Bond)," kata Kemenkeu.