Defisit APBN di Bawah Target, Sri Mulyani Batal Tarik Utang Rp 290 T
Kementerian Keuangan memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun ini hanya sebesar 2,28% PDB, jauh lebih kecil dari target. Dengan kondisi tersebut, pemerintah memperkirakan penerbitan utang baru tahun ini akan berkurang hampir Rp 300 triliun.
Proyeksi defisit anggaran hingga akhir tahun ini lebih rendah dibandingkan rencana awal dalam APBN sebesar 2,84% PDB atau 0,5% lebih rendah dari target. Ini seiring dengan pendapatan negara yang kembali melampaui target.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam unggahan di akun instagramnya menuliskan, pendapatan negara hingga akhir tahun diperkirakan mencapai Rp 2.637,2 triliun, atau 7,1% di atas target. Sementara itu, belanja negara juga akan mencapai target tetapi relatif hanya 2,1% dari pagu yang disediakan atau sebesar Rp 3.123,7 triliun.
"Defisit dapat ditekan menjadi Rp 486,4 triliun atau 2,28% PDB," tulis Sri Mulyani dikutip Selasa (4/7).
Dengan defisit anggaran yang lebih kecil, pemerintah dapat mengurangi kebutuhan untuk menarik utang baru. Kementerian Keuangan memperkirakan, kebutuhan pembiayaan utang tahun ini menurun 41,6% atau berkurang Rp 289,9 triliun dari target.
Bendahara negara itu juga memastikan APBN masih akan terus bekerja keras melindungi rakyat dan ekonomi. Di sisi lain, instrumen keuangan negara itu tetap diarahkan untuk makin sehat dan berkelanjutan.
"Itu prestasi yang tidak mudah pada saat banyak negara mengalami krisis ekonomi dan kesulitan keuangan negara atau utang," kata Sri Mulyani.
Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual juga memperkirakan defisit anggaran bakal lebih rendah, kemungkinan di kisaran 2,5%. Kinerja ini didukung penerimaan pajak yang masih moncer mengkompensasi perlambatan pada penerimaan non pajak karena moderasi harga komoditas.
"Kondisi itu dilihat cukup baik oleh investor asing karena saat ini berada dalam situasi global banyak negara yang kurang baik, sementara manajemen fiskal kita jauh lebih baik," kata David ditemui di Kantor BKF, Kemenkeu akhir Mei lalu.
