Bappenas: Upaya Dekarbonisasi Tak Boleh Korbankan Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah tengah berupaya melakukan dekarbonisasi ekonomi. Namun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai upaya tersebut tidak boleh sampai mengorbankan pertumbuhan ekonomi.
Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam mengatakan, upaya pemerintah dalam mencapai energi bersih harus selaras dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang setara dengan negara maju.
"Growth tidak bisa hanya di kisaran 5% per tahun. Kalau di angka itu, tidak akan tercapai Indonesia jadi negara maju. lima besar PDB terbesar di dunia. Growth kita harus di kisaran 6%-7%," ujar Medrilzam dalam sesi diskusi yang digelar oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) di Jakarta, Kamis (10/8).
Hal tersebut perlu dicapai, mengingat pemerintah yang tengah serius menjalankan program-program transisi energi. Salah satu tujuan jangka panjangnya yaitu dengan tercapainya Net Zero Emissions (NZE) pada 2060.
Selain itu, Medrilzam mengatakan hal tersebut juga didorong dari adanya target penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 93,5% agar bisa menuju NZE. Pasalnya, NZE sendiri masuk dalam sasaran nomor 5 pada visi Indonesia 2045.
Disisi lain, Medrilzam mengatakan, dengan mengikuti skenario pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2020-2045 sektor industri akan didorong untuk menciptakan nilai tambah. Menurut dia, jika sektor industri menjadi prioritas, maka sektor energi juga harus digenjot sebagai penyokong industri.
Dengan demikian dia menilai, bahwa spirit RPJPN sudah bukan lagi reformasi, melainkan transformasi. Apalagi untuk sektor energi, transformasi harus sesegera mungkin dilakukan agar kadar emisi di Indonesia tidak semakin besar.
Salah satunya dengan mendongkrak porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi primer yang saat ini baru berada di angka 12,5%.
