Bos IMF Disebut Minta Maaf ke Luhut usai Kritik Program Hilirisasi RI
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menemui Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF Kristalina Georgieva di kantor IMF, Amerika Serikat pada Rabu (9/8). Dalam pertemuan tersebut, Georgieva dikabarkan meminta maaf kepada Indonesia melalui Luhut terkait kritik IMF mengenai hilirisasi yang memicu polemik.
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenkomarves Septian Hario Seto mengatakan, Georgieva dalam pertemuan dengan Luhut menyampaikan apresiasi terhadap program hilirisasi nikel yang sudah dilakukan pemerintah. Menurut Seto, Georgieva menyebut, program ini berkontribusi signifikan terhadap perekonomian dan stabilitas makro di Indonesia.
"Beliau juga menyampaikan permintaan maaf kepada Pemerintah Indonesia melalui Pak Luhut, jika laporan IMF yang keluar baru-baru ini menimbulkan polemik di Indonesia," ujar Seto dalam keterangan yang diberikan kepada media, akhir pekan lalu.
Menurut dia, Luhut dan Georgieva bersahabat baik sejak 2018 sehingga dapat berbicara secara terbuka. "Jika dunia internasional saja mengapresiasi upaya Presiden Jokowi melakukan hilirisasi ini, sangat disayangkan masih ada orang-orang di dalam negeri yang mengkritik tanpa dasar," katanya.
Georgieva juga membagikan informasi terkait pertemuan dengan Luhut melalui akun Twitternya pada Kamis (10/8). Ia menceritakan baru saja melakukan diskusi yang konstruktif dengan Luhut dan timnya.
"Kebijakan yang baik di Indonesia memberikan hasil yang luar biasa bagi rakyatnya. Ekonomi yang dinamis, pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik, serta meningkatkan standar hidup di seluruh negeri," kata dia.
An engaged and constructive discussion with Minister @luhut_binsar and his team. #Indonesia's sound policies deliver great results for its people - a vibrant economy, more and better jobs, improvements in living standards all across the country. pic.twitter.com/LcnifBpeiz— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) August 10, 2023
IMF dalam dokumen konsultasi staf IMF dengan Indonesia, Artikel IV, sebelumnya memberi sejumlah rekomendasi kebijakan utama bagi Indonesia.Salah satunya terkait hilirisasi. IMF menilai kebijakan industri harus dirancang dengan cara yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi.
"Dalam konteks ini, pihak berwenang (regulator di Indonesia) perlu mempertimbangkan kebijakan domestik untuk mencapai tujuan peningkatan nilai tambah dari sisi produksi, sembari menghapus pembatasan ekspor secara bertahap dan tidak memperluas pembatasan pada komoditas lain," tulis IMF dalam dokumen tersebut dikutip Rabu (28/6).
Lembaga yang berbasis di Washington DC, Amerika Serikat itu juga meminta pemerintahh Indonesia untuk mengkaji lagi terkait biaya atau konsekuensi jangka panjang yang timbul dari kebijakan tersebut. Ini termasuk perlu melihat dampak negatifnya terhadap negara lain.
Analisis cost-benefit atau konsekuensi biaya dan manfaat perlu rutin dilakukan. Analisis ini diperlukan sebagai bahan pertimbangan sejauh mana keberhasilan kebijakan hilirisasi tersebut dan apakah perlu diperluas ke komoditas mineral lainnya.
Berdasarkan asesmen IMF, kebijakan hilirisasi saat ini memiliki konsekuensi terhadap potensi penerimaan negara yang hilang relatif kecil. Sektor pertambangan selama ini hanya menyerap rata-rata 1% dari insentif pajak yang disediakan pemerintah. Sektor industri pengolahan, termasuk di dalamnya kegiatan hilirisasi, menyumbang rata-rata 24% dari insentif atau sekitar 0,4% PDB.
Meski dampaknya terhadap keuangan negara yang terbatas, tetapi pemerintah diminta tetap memonitor efeknya ke depan sebagai bagian dari asesmen cost-benefit dari hilirisasi ini.
