Bangun Food Estate, Jokowi Siapkan Anggaran Ketahanan Pangan Rp 108 T

Andi M. Arief
16 Agustus 2023, 16:22
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Bupati Keerom Piter Gusbager (kiri) usai memanen jagung di kawasan lumbung pangan (food estate) Kampung Wambes, Distrik Mannem, Keerom, Papua, Kamis (6/7/2023). Panen perdana di lahan lumbung pangan tersebut
ANTARA FOTO/Sakti Karuru/Spt.
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Bupati Keerom Piter Gusbager (kiri) usai memanen jagung di kawasan lumbung pangan (food estate) Kampung Wambes, Distrik Mannem, Keerom, Papua, Kamis (6/7/2023). Panen perdana di lahan lumbung pangan tersebut menghasilkan 7 ton per hektarnya melebihi standar nasional yakni 5,6 ton per hektar sehingga dapat memenuhi kebutuhan jagung nasional khususnya Indonesia Timur.

Presiden Joko Widodo mengalokasikan Rp 108,8 triliun untuk bidang ketahanan pangan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2024. Anggaran tersebut dialokasikan untuk membangun infrastruktur pangan, termasuk food estate atau kawasan lumbung pangan.

Jokowi menyatakan seluruh anggaran tersebut akan digunakan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan. Dana yang sama akan ditujukan untuk peningkatan produksi pangan domestik.

"Selain itu, dana tersebut digunakan untuk penguatan kelembagaan petani dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani," kata Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan 2023, Rabu (16/8).

Jokowi menilai anggaran ketahanan pangan 2024 akan diprioritaskan untuk mempercepat pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan. Salah satu infrastruktur tersebut adalah pengembangan kawasan lumbung pangan atau food estate.
Seperti diketahui, setidaknya ada lima titik lumbung pangan di dalam negeri, yakni di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua. Total lahan yang akan digunakan untuk proyek ketahanan pangan tersebut mencapai 1,2 juta hektar.

Saat program diluncurkan, Jokowi menunjuk beberapa kementerian untuk terlibat di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian PUPR. Jokowi menunjuk Prabowo sebagai koordinator lantaran menilai persoalan pangan juga bagian dari pertahanan yang tidak hanya berpusat pada pertahanan dalam bidang militer.

Halaman:
Reporter: Andi M. Arief
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...