4 BUMN Dapat Suntikan PMN Tahun Depan, Terbesar ke Hutama Karya
Pemerintah berencana memberikan suntikan modal dalam bentuk penyertaan modal negara atau PMN kepada empat BUMN pada tahun depan. Meski demikian, pemerintah juga menyiapkan cadangan investasi bagi BUMN dan lembaga yang nilainya puluhan triliun dengan salah satu tujuannya menyehatkan BUMN karya.
Rencana PMN tahun depan tersebut jauh lebih rendah dibandingkan perkiraan suntikan modal tahun ini sebesar Rp 45,8 triliun. Empat BUMN yang akan memperoleh PMN tahun depan antara lain,
- PT Hutama Karya sebesar Rp 12,5 triliun yang akan difokuskan untuk penyelesaian pembangunan jalan tol
- PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp 1,89 triliun untuk program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpendapatan rendah
- PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp 3,55 triliun dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan bagi anak perusahaannya yaitu PT Asuransi Jiwa IFG atau IFG Life dalam menerima polis hasil restrukturisasi dari PT Asuransi Jiwasraya. Penambahan PMN ini merupakan bagian dari penyelesaian penyelamatan polis Jiwasraya
- PT Len Indonesia berupa PMN non tunai sebesar Rp 649 miliar. PMN non tunai tersebut dalam bentuk konversi utang pokok menjadi tambahan PMN yang akan dialokasikan kepada PT Dirgantara Indonesia.
Total anggaran tersebut belum termasuk cadangan pembiayaan investasi senilai Rp 25,8 triliun. Anggaran ini disiapkan untuk mengakomodasi rencana PMN kepada BUMN atau lembaga/badan lainnya yang masih memerlukan kondisi atau prasyarat tertentu.
PMN untuk Badan atau Lembaga
Selain kepada BUMN, pemerintah juga menyiapkan dana investasi kepada beberapa badan atau lembaga. Suntikan modal kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp 15 triliun. Dana itu akan digunakan untuk pengadaan tanah proyek strategis nasional (PSn) di sektor jalan tol dan sumber daya air.
Investasi juga diberikan kepada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 13,7 triliun. Alokasi ini nantinya akan digunakan untuk penyaluran FLPP kepada 166 ribu unit dan diharapkan memberi kontribusi sebesar 1,3 persen terhadap backlog kepemilikan rumah MBR.
Pemerintah juga akan memberikan dana investasi kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar Rp 25 triliun. Dana itu akan dialokasikan sebagai dana abadi pendidikan, dana abadi penelitian, dana abadi kebudayaan dan dana abadi perguruan tinggi.
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran investasi klaster ketahanan pangan dan lingkungan hidup kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH sebesar Rp 1,2 triliun. Anggaran ini dipakai dalam rangka pemenuhan kebutuhan dana rehabilitasi mangrove.
Selanjutnya, PMN juga akan diberikan kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) alias Eximbank sebesar Rp 10 triliun. Dana itu untuk penugasan khusus ekspor terutama membantu memberikan pembiayaan ekspor kepada area yang tidak terlayani oleh bank atau lembaga keuangan komersial.
