BPS: Impor Beras Indonesia Tembus 1,59 Juta Ton
Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan impor beras Indonesia mencapai 1,59 juta ton pada periode Januari hingga Agustus 2023. Volume impor beras terbesar berasal dari Thailand sebesar 802 ribu ton atau sekitar 50,36% dari jumlah keseluruhan impor beras.
Negara asal beras impor selanjutnya adalah dari Vietnam sebesar 674 ribu ton atau sekitar 42,33%, India sebesar 66 ribu ton atau sekitar 4,16%, dan Pakistan sebesar 45 ribu ton atau sekitar 2,85%. Indonesia juga mengimpor beras dari negara-negara lain sebanyak 5 ribu ton atau sekitar 0,30%.
Impor didominasi oleh jenis semi-milled atau beras setengah giling dan wholly milled rice atau beras giling utuh dengan pangsa pasar 88,52%.
Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, impor beras tertinggi terjadi pada Juli 2023 sebanyak 0,27 juta ton, sedangkan pada Maret 2023 volume impor beras menjadi yang terendah, yakni 0,06 juta ton. "Secara bulanan, (volume impor beras) tergantung dari permintaan. Secara rata-rata, volume impor beras selama Januari - Agustus 2023 sebesar 0,2 juta ton per bulan," kata Amalia dalam konferensi pers, Jumat (15/9).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membidik beberapa negara sebagai sumber impor beras untuk Indonesia. Pemerintah mengambil langkah ini setelah India melarang impor beras demi menjaga kecukupan pasokan di dalam negeri. Presiden Jokowi telah berbicara dengan pemerintah Kamboja, Bangladesh, dan Cina untuk memasok beras ke Indonesia.
Jokowi mengatakan ia telah berbicara dengan Presiden Bangladesh Mohammed Shahabudin dan Perdana Menteri Cina Li Qiang. Presiden juga telah menghubungi Perdana Menteri India Narendra Modi soal kebutuhan beras Indonesia meskipun negara tersebut telah menyatakan larangan ekspor beras.
"Kami masih lihat dari mana bisa membeli beras untuk tahun depan," kata Jokowi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9) seperti disiarkan dalam Youtube Sekretariat Presiden.
Meski demikian, keputusan asal negara impor masih menunggu negosiasi yang dilakukan Perum Bulog. Salah satu yang menjadi pertimbangan sebelum pemerintah melakukan impor adalah kesepakatan harga.
