Sri Mulyani: Belanja Pemerintah Rp 649,7 T Langsung Dinikmati Rakyat

Kementerian Keuangan mencatatkan realisasi belanja pemerintah pusat hingga Agustus 2023 mencapai Rp 1.170 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, lebih dari separuhnya atau 55,5% dari belanja tersebut langsung dinikmati rakyat. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi tersebut turun 0,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan baru mencapai  52,1% dari total pagu belanja  Rp 2.246 triliun Sementara belanja negara secara keseluruhan masih tercatat tumbuh 1,1% dari periode Januari-Agustus tahun lalu menjadi Rp 1,674 triliun dari Rp 1,656 triliun.

"Dari Rp 1.170 triliun, Rp 649,7 triliun atau 55,5% adalah belanja pemerintah yang manfaatnya langsung dirasakan rakyat. Mulai dari perlindungan sosial bagi petani hingga para siswa, dalam bentuk belanja pendidikan," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Rabu (20/9). 

Ia menjelaskan, belanja tersebut disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga dan belanja non K/L. Belanja K/L yang manfaatnya langsung dirasakan rakyat, mencakup:

• Program Keluarga Harapan atau PKH sebesar Rp19,1 triliun untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM)
• Kartu Sembako sebesar Rp 29,7 triliun untuk 18,7 juta KPM.
• Bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS Kesehatan Rp 30,9 triliun untuk  96,7 juta peserta.
• Bantuan alat dan mesin pertanian senilai Rp 480,3 miliar dalam bentuk 11.055 traktor dan 1.802 cultivator
• Bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik senilai Rp 923,1 miliar untuk 146,8 ribu hektar kawasan padi, jagung, kedelai, bawang, cabai, kopi, hingga kelapa. 
• Bantuan ternak Rp125,4 miliar untuk 13.140 ekor ternak
• Program Indonesia Pintar Rp 6,7 triliun untuk 11,4 juta siswa
• Progam Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah Rp 8,7 triliun untuk 725,3 ribu mahasiswa
• Bantuan operasional sekolah (BOS) Rp 7,2 triliun untuk 6,3 juta siswa
• Bantuan operasional perguruan tinggi negeri Rp 3,4 triliun untuk 197 PTN.
• Pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur untuk sarana prasarana pendidikan, sanitasi atau persampahan, SPAM, jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, dan irigasi Rp 90,2 triliun. 
• Bantuan korban gempa Cianjur Rp 1,7 triliun dalam bentuk stimulan perumahan sebanyak 42,4 ribu KK. 

Sementara belanja yang langsung ditujukan ke masyarakat melalui belanja non K/L, di antaranya:

• Subsidi dan kompensasi listrik Rp 54 triliun untuk 39,3 juta pelanggan
• Subsidi LPG 3 kg senilai Rp 41,5 triliun untuk 4,7 juta metrik ton
• Subsidi dan kompensasi BBM tRp 61,4 triliun untuk 10.244,5 ribu kiloliter
• Subsidi perumahan senilai Rp 539,8 miliar untuk 132,4 ribu unit
• Program Kartu Prakerja Rp2,8 triliun untuk 804,85 ribu peserta.