DPR Setujui PMN Rp 28,1 Triliun untuk Tiga BUMN di 2024
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp 28,16 triliun. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja Komisi XI dengan Kementerian Keuangan yang digelar pada Senin (2/10).
Hutama Karya (HK) mendapatkan alokasi PMN terbesar dibandingkan dua BUMN lainnya, yaitu Rp18,6 triliun. Hutama Karya akan menggunakan anggaran tersebut untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap satu dan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Kayu Agung Palembang-Betung, serta Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi).
Kemudian, Indonesia Financial Group (IFG) mendapatkan suntikan modal sebesar Rp3,56 triliun yang akan digunakan untuk penyelesaian penyelamatan pemegang polis Jiwasraya. Berikutnya, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) mendapatkan modal sebesar Rp 6 triliun untuk penguatan permodalan dalam menunjang kebutuhan modal kerja untuk PSN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji bahwa pemerintah akan terus mengawasi kinerja BUMN dan penggunaan PMN tersebut. "Kami berterima kasih Komisi XI telah menyelesaikan pedalaman PMN 2024. Semoga pembahasan dan persetujuan dari Komisi XI akan memperkuat BUMN kita, terutama yang menjalankan tugas pembangunan nasional," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (2/10).
PMN Cadangan Investasi
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan terdapat PMN sebagai cadangan investasi yaitu sebesar Rp 12,8 triliun untuk BUMN lainnya. Meski demikian, kepastian tersebut akan didiskusikan terlebih dahulu bersama dengan Kementerian Keuangan dan Komisi VI DPR RI.
PMN cadangan investasi tersebut antara lain ditujukan untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp 2 triliun untuk penguatan permodalan, IndonesiaRE sebesar Rp1 triliun untuk penguatan permodalan, dan PT Pelni sebesar Rp3 triliun untuk pembelian kapal penumpang angkutan perintis.
Kemudian, PT INKA mengajukan PMN sebesar Rp 1 triliun untuk meningkatkan kapasitas produksi, PT PLN sebesar Rp5,86 triliun untuk elektrifikasi desa, dan ID Food sebesar Rp 832 miliar untuk penguatan permodalan.
"Ini (PMN untuk cadangan investasi) yang sementara dari hasil diskusi terakhir. Mudah-mudahan disetujui, tetapi mekanismenya memang seperti ini yang ditawarkan," kata Erick.
