Kemenkeu Beberkan Trik Jaga Inflasi: Bukan Cuma Urusan BI dan Pusat
Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sudarto mengungkapkan strategi utama dalam menjaga tingkat inflasi nasional tetap di kisaran 3% ialah dengan sinergi antara pemangku kepentingan.
Menurut dia, inflasi bukan sekadar urusan Bank Indonesia (BI) dan pemerintah pusat, tetapi juga urusan bersama di lintas pemangku kepentingan. Maka itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah perlu terus berkolaborasi untuk mengendalikan inflasi di tengah gejolak ekonomi global.
"Salah satu bentuk sinergi yang dilakukan adalah Kementerian Dalam Negeri rutin mengadakan pertemuan dalam jaringan dengan seluruh kepala daerah setiap pekan untuk bersinergi mengendalikan inflasi," kata Sudarto dalam Seminar Nasional Peningkatan Kewirausahaan dan Inovasi Perekonomian Desa di Indonesia seperti dikutip Antara, Kamis (26/10).
Dia menjelaskan sinergi lintas pemangku kepentingan dan masyarakat juga terbukti menjadi kunci dalam penanganan Covid-19. Sudarto mengklaim Indonesia menjadi salah satu negara yang terbaik dalam penanganan pandemi Covid-19.
Demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menurut dia, pemangku kepentingan juga perlu bersinergi memajukan 74 juta desa dan lebih dari 62 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ada di seluruh Indonesia.
"Hal yang kita bangun adalah suatu ekosistem yang memungkinkan desa maju, BUMDes mandiri," kata Sudarto.
Sinergi pengembangan desa dan UMKM diperlukan untuk mengatasi tantangan berupa aspek inovasi dan teknologi, pemasaran, sumber daya manusia, pembiayaan dan tata kelola dan kelembagaan,
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya pembangunan wilayah perdesaan, seperti yang diupayakan oleh Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi).
"Pembangunan desa itu sangat penting, sejalan dengan program pemerintah yang membangun dari pinggiran," tutur Jokowi dalam Pembukaan Jambore Nasional Dai Desa Madani Parmusi 2023 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (26/9).
Menurut Jokowi, pemerintah telah menunjukkan komitmen pembangunan dengan memberikan dana desa yang sampai tahun 2023 berjumlah Rp539 triliun untuk 74.800 desa di seluruh Tanah Air.
Melalui distribusi dana desa tersebut, papar Jokowi, telah terbangun 326.000 kilometer jalan desa, 6.400 embung desa untuk mendukung irigasi, serta 14.000 pasar desa.
