APBN Defisit Rp 700 Miliar, Ini Penjelasan Sri Mulyani
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan defisit anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar Rp 700 miliar per Oktober 2023. Ini merupakan pertama kalinya sepanjang 2023, APBN defisit 0,003% dari produk domestik bruto (PDB).
Defisit APBN merupakan selisih antara pendapatan negara dengan belanja negara pada tahun anggaran yang sama. Defisit ini terjadi bila pendapatan lebih kecil dari jumlah belanja.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.240,10 triliun, atau naik 2,79% yoy. Namun realisasi belanja negara justru lebih tinggi, yaitu Rp 2.240,77 triliun, turun 4,68% pada Oktober 2023.
"Realisasi pendapatan negara juga baru mencapai 90,95% terhadap target," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (24/11).
Jika dirinci realisasi penerimaan pajak Rp 1.523,70 triliun, atau 88,69% terhadap target dengan tumbuh 5,33% yoy. Terdiri dari penerimaan pajak Rp 1.523,70 triliun, 88,69% terhadap target, atau tumbuh 5,33% yoy.
Kemudian penerimaan Kepabeanan dan Cukai Rp 220,85 triiliun, 72,84% terhadap target, atau terkontraksi 13,60% yoy. Lalu realisasi penerimaan Negara Bukan Pajak Rp 494,18 triliun, 111,96% terhadap target atau tumbuh 3,72% yoy.
"Selanjutnya realisasi penerimaan Hibah Rp 1,37 triliun, tumbuh 124,15% yoy," terangnya.
Sementara realisasi belanja negara mencapai 73,20% terhadap pagu. Terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.572,23 triliun, 69,99% terhadap pagu atau terkontraksi 5,94% yoy.
Sri Mulyani menjabarkan, bahwa realisasi tersebut terdiri atas belanja kementerian atau lembaga (K/L) senilai Rp 768,67 triliun, 76,80% terhadap pagu atau naik 1,93% yoy dan realisasi belanja non-K/L senilai Rp 803,55 triliun, 64,51% terhadap pagu atau turun 12,40% yoy.
"Realisasi transfer ke daerah Rp 668,55 triliun, 82,06% terhadap pagu atau turun 1,57% yoy," tambahnya.
Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja negara tersebut, APBN defisit Rp 0,67 triliun atau 0,003% terhadap PDB dan keseimbangan primer surplus sebesar Rp 365,37 triliun. Sementara realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp 168,51 triliun, atau 28,17% terhadap target.
