Kemenkeu Catat Belanja Negara hingga Oktober 2023 Capai Rp 2.240,8 T
Kementerian Keuangan mencatat Realisasi belanja negara hingga Oktober 2023 mencapai Rp 2.240,8 triliun, atau 73,2% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang mencapai Rp 768,7 triliun atau 76,8% dari pagu. Sementara, belanja non K/L terealisasi Rp 803,6 triliun atau 64,5% dari pagu, yang digunakan untuk pembayaran subsidi dan kompensasi BBM dan listrik, program Kartu Prakerja, subsidi pupuk, dan pembayaran pensiun.
“Belanja yang cukup terlihat adalah dari mulai pelaksanaan Pemilu, pembangunan IKN, penyelesaian infrastruktur prioritas, dan berbagai belanja bansos,” kata Menkeu, dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (25/11).
Ia menjelaskan, dengan total belanja Rp1.572,2 triliun ini sebetulnya belanja pemerintah pusat dibandingkan tahun lalu adalah turun 5,9%. Oleh karena itu, pada November-Desember belanja Kementerian/Lembaga dan non K/L akan semakin disisir untuk melihat apakah bisa merealisir seluruh alokasi yang sudah dipagukan di dalam APBN.
Adapun, transfer ke daerah hingga Oktober 2023 telah terealisasi Rp 668,5 triliun. Penggunaan transfer ke daerah tersebut, utamanya untuk perbaikan layanan publik dan pemerataan ekonomi daerah yang berkeadilan. Menkeu mengatakan, belanja negara akan terus diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan peran sebagai shock absorber menghadapi ketidakpastian, serta akan terus dioptimalkan untuk melindungi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kalau kita lihat, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik, dan insentif fiskal mengalami kenaikan penyaluran dibandingkan tahun lalu. Ini hal yang bagus karena DAU berkaitan dengan berbagai syarat salur untuk meyakinkan bahwa transfer dari pusat ke daerah dipakai untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan untuk berbagai pelayanan masyarakat dan kebutuhan masyarakat dasar, termasuk untuk penggajian bagi pekerja PPPK,” ujarnya.
Ia mengatakan, kinerja APBN hingga Oktober 2023 resilien dan tetap terjaga baik dengan realisasi yang memberikan berbagai manfaat untuk masyarakat Indonesia. Akselerasi belanja dan upaya mengantisipasi perlambatan pendapatan akan terus ditingkatkan, untuk menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta ketidakpastian ekonomi global.
Di sisi lain, penerimaan negara hingga Oktober 2023 tercatat sebesar Rp 2.240,10 triliun. Dengan belanja negara yang mencapai Rp 2.240,8 triliun, maka APBN 2023 hingga Oktober lalu mencatatkan defisit sebesar Rp 670 miliar.
