UMKM Gagal Ekspor dan Ditagih Rp 118 Juta, Bea Cukai Beri Penjelasan
Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan buka suara terkait pelaku UMKM yang ingin melakukan ekspor tapi ditagih oleh Bea Cukai senilai Rp 118 juta. Kejadian ini sempat viral dijaga Twitter (X) pada Minggu (26/11).
Melalui akun X, @beacukaiRI, Bea Cukai menjelaskan bahwa CV Borneo Aquatic melakukan ekspor dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) nomor 593978 pada 20 September 2023.
"Diberitahukan 39PK, Drift Wood S (Syzygium Rostratum, dan seterusnya sesuai pemberitahuan)," tulis akun @beacukaiRI, dikutip Senin (27/11).
Kemudian pada tanggal 23 September 2023, diterbitkan Nota Hasil Intelijen (NHI) yang berisi indikasi salah pemberitahuan. Dengan dugaan adanya jumlah atau jenis barang lain yang tidak diberitahukan pada PEB, dan salah Harmonized System atau HS Code untuk menghindari ketentuan larangan atau pembatasan.
Bea Cukai lalu melakukan pemeriksaan fisik barang serta uji identifikasi ke Balai Laboratorium Bea Cukai Kelas I Jakarta. Dari situ, disimpulkan bahwa jumlah dan jenis barang sesuai dengan pemberitahuan, barang tidak terkena ketentuan larangan atau pembatasan. Namun klasifikasi pos tarif atau HS Code kurang tepat.
Bea Cukai selanjutnya melakukan penanganan lebih lanjut. Sebab, permohonan pembatalanan PEB telah dilakukan sejak diterima pada 7 November 2023 dan mendapatkan hasil reject secara berkali - kali.
Dalam hal ini, Bea Cukai juga menekankan bahwa aturan larangan atau pembatasan yang menjadi dasar pemeriksaan adalah komoditas yang diekspor oleh CV Borneo Aquatic, bukan karena subjek dalam hal ini eksportir.
"Kemudian, setelah pembatalan PEB, apabila eksportir ingin melanjutkan proses ekspor, maka setelah melakukan pembentulan dapat mengajukan kembali PEB setelah penyelesaian biaya - biaya yang timbul pada proses sebelumnya yakni dengan pihak Tempat Penimbunan Sementara (TPS)," jelas Bea Cukai.
Bea Cukai Priok selaku Kantor Bea Cukai yang menangani ekspor mengaku sudah berkomunikasi dengan pihak eksportir dan akan diagendakan audiensi untuk langkah selanjutnya termasuk dengan pihak TPS untuk mengkomunikasikan terkait jumlah biaya yang timbul.
"Pihak eksportir yakni CV Borneo Aquatic menginfokan bahwa telah mengajukan keringanan biaa ke pihak pelayaran dan akan mengajukan keringanan biaya - biaya timbun ke pihak Jakarta Internasional Container Terminal (JITC)," terangnya.
Melalui upaya tersebut, kata Bea Cukai, pihaknya siap mendukung UMKM dalam kegiatan ekspor melalui Klinik Ekspor mulai asistensi hingga bantuan teknis lainnya.
Kronologi UMKM Batok Kelapa & Serat Kelapa Ditagih Bea Cukai
Masalah penahanan produk ekspor batok kelapa dan serat kelapa ini mulai ramai di media sosial pada Minggu (25/11). Akun X @thechaioflife menjelaskan kronologi penahanan produk tersebut secara lengkap dalam bentuk video.
Hal ini bermula pada Agustus 2023. Saat itu, pelaku UMKM menerima orderan dari Eropa berupa satu kontainer komoditi untuk kebutuhan petshop dengan invoice senilai US$ 12.973.
Kemudian mereka mendapat jadwal untuk memuat kontainer ke kapal pada 25 September 2023. Mereka juga sudah memenuhi syarat administrasi mulai dari packing list, invoice phytosanitary sertifikat, hingga sertifikat fumigrasi.
Namun pengajuan PEB pertama ditolak karena alasan typo terkait perbedaan HS kode di packing list dengan yang diajukan PEB. Kemudian ada masalah HS Code untuk produk batu yang dinyatakan masuk dalam larangan dan pembatasan (lartas).
Padahal, kata dia, HS code tersebut dijiplak dari pengalaman sukses ekspor produk yang sama oleh teman yang menggunakan jasa undername sebuah perusahaan forwarder yang menyediakan jasa angkut barang.
Guna mengantisipasi masalah semakin berlarut - larut, pelaku UMKM kemudian melakukan revisi dan mengajukan PBE hingga terbitlah Nota Pelayanan Ekspor (NPE).
"Di saat kami mengira kontainer telah dimuat ke kapal tiba-tiba 1 Oktober datang selembar surat yang memberitakan kontainer ditahan berdasarkan nota hasil intelijen 23 September," terangnya.
Namun akhirnya kontainer itu batal naik ke kapal dan dibongkar. Berdasarkan temuan dalam NHI ada satu jenis barang yang di packing list berjumlah tujuh buah, tapi dalam NPE ada 15 buah.
"Tapi, tidak jadi dipermasalahkan karena hanya kayu lapuk yang terpecah dalam proses bongkar muat," ungkapnya.
Akhirnya, mereka diminta membuat surat pernyataan bahwa komoditas akan dipergunakan sebagai dekorasi akuarium. Tak hanya itu, Bea Cukai juga melakukan pengambilan sampel untuk uji laboratorium pada tanggal 9 Oktober.
"Bea Cukai menjanjikan layanan 5 sampai 15 hari kerja. Namun faktanya baru kelar 2 November 2023," jelasnya.
Kemudian pelaku UMKM itu melakukan pengajuan pembatalan PEB. Namun hingga 10 November pembatalan itu belum diterima oleh Bea Cukai.
"Dalam penantian yang tak pasti muncul estimasi tagihan dari armada pemilik kontainer total DND (Demurrage dan Detention) Rp 92.160.000 ditambah biaya storage etterminal Rp 26.409.130 totalnya Rp 118.569.130," kata dia.
Pelaku UMKM tersebut mengaku keberatan dengan cara Bea Cukai. Karena posisinya jadi serta sulit, jika memilih lanjut maka harus bayar Rp 118 juta. Kalau mundur barang disita.
"Beginilah nasib UMKM, baru belajar ekspor. Bukannya mendapat bantuan dan kemudahan. Malah kesulitan yang kami dapat," keluhnya.
Padahal, pelaku usaha kelapa ini juga telah melakukan berbagai upaya, termasuk berkomunikasi dengan petugas Bea Cukai Priok. Namun jawaban yang mereka terima tidak sesuai harapan.
"Mengadu ke petugas Bea Cukai Priok dijawabnya Bapak lagi apes, biasanya perusahaan baru dicurigai karena rentan penyelundupan," tutupnya.
