Cegah Stunting, Dana Transfer ke Daerah Naik 5,3% pada 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan alokasi transfer ke daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp 857,6 triliun atau naik 5,3% dibandingkan tahun 2023. 

Adapun kenaikan transfer ke daerah diharapkan dapat menangani kemiskinan ekstrim, serta penurunan stunting.

Selain itu, peningkatan alokasi transfer ke daerah juga ditujukan untuk mendukung penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah terutama untuk guru dan tenaga kesehatan, meningkatkan pelayanan publik di daerah, mendukung operasional sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan.

“Sinergi kebijakan antara APBN pusat dan daerah terus akan ditingkatkan melalui harmonisasi belanja pusat dan daerah dari tahap perencanaan hingga penganggaran yang berdimensi regional serta penguatan intervensi belanja di daerah akan terus dimonitor dan ditingkatkan,” ujar Sri Mulyani dalam acara acara Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKD TA 2024 di Istana Kepresidenan, Rabu (29/11).

Dari sisi defisit, Sri Mulyani mendesain APBN 2024 dengan defisit sebesar 2,29% dari PDB atau nilainya Rp 522,8 triliun pembiayaan

Sri Mulyani berharap defisit tersebut dapat akan terus dijaga pada saat dunia menghadapi situasi higher for longer untuk suku bunga dan tekanan terhadap nilai tukar.

“Kami akan menggunakan cash buffer yang dimiliki pemerintah untuk meminimalkan risiko pembiayaan dan juga untuk menjaga rasio utang pada tingkat yang aman,” ujar Sri Mulyani.

Diberitakan sebelumnya, transfer ke daerah hingga Oktober 2023 telah terealisasi Rp 668,5 triliun. Penggunaan transfer ke daerah tersebut, utamanya untuk perbaikan layanan publik dan pemerataan ekonomi daerah yang berkeadilan.

Menkeu mengatakan, belanja negara akan terus diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan peran sebagai shock absorber menghadapi ketidakpastian, serta akan terus dioptimalkan untuk melindungi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 21,6% pada 2022. Angka ini merupakan yang terendah dalam sedekade terakhir.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ada sejumlah provinsi yang berhasil menurunkan angka stunting hingga sekitar 5% pada periode 2021-2022, di antaranya:

• Sumatra Selatan turun dari 24,8% menjadi 18,6%
• Kalimantan Utara turun dari 27,5% menjadi 22,1%
• Kalimantan Selatan turun dari 30% menjadi 24,6%
• Riau turun dari 22,3% jadi 17%.

Lalu ada dua provinsi yang berhasil menurunkan sekitar 3% angka stunting pada pada periode 2021-2022, yaitu:

• Jawa Barat turun dari 24,5% menjadi 20,2%
• Jawa Timur turun dari 23,5% menjadi 19,2%