Bey Machmudin Tolak Usulan UMK 18 Kabupaten/Kota Jabar, Ini Daftarnya

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat pada Kamis (30/11). Mayoritas UMK 2024 yang ditetapkan tak sesuai dengan rekomedasi pemerintah kabupaten/kota. 

UMK tertinggi ditetapkan untuk kota Bekasi sebesar 5,34 juta, naik 3,6% dibandingkan UMK 2023, sedangkan terendah di Kabupaten Pangandaran juga naik 3,6% menjadi Rp 2.086.126.

 "Saya sudah menerima aspirasi perwakilan Serikat Pekerja dan keputusan sudah ditandatangani. UMK yang tertinggi Kota Bekasi," kata Bey di Gedung Sate Bandung, Kamis (30/11), seperti dikutip dari Antara.

Penetapan UMK Kota Bekasi tak sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan bupati dan walikota kedua wilayah, berbeda dengan Kabupaten Pangandaran yang ditetapkan berdasarkan rekomendasi. Berdasarkan rekomendasi pemerintah kabupaten/kota, UMK kota Bekasi naik 14% menjadi Rp 5,88 juta

Berdasarkan catatan Katadata.co.id. Bey hanya mengabulkan rekomendasi dari 9 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat yang mengusulkan kenaikan UMK di kisaran 3%. 

"PP nomor 51 tahun 2023 itu menjadi dasar kami, karena kami hanya bisa di koridor itu, memang betul beberapa daerah menyerahkan di atas PP nomor 51, kami pertimbangkan, namun harus sesuai dengan PP nomor 51 tahun 2023, dan tetap ada kenaikan," kata Bey.

Ia juga menekankan bahwa UMK 2024 ditetapkan hanya bagi buruh atau pekerja di bawah satu tahun, sementara untuk pekerja yang telah lebih di atas satu tahun, perhitungan kenaikan mengikuti instrumen struktur skala upah.

"Ini hanya untuk buruh yang bekerja di bawah satu tahun. Saya minta kepada Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat untuk memantau, memonitoring pelaksanaan struktur skala upah. Kalau ada yang melanggar, saya bisa tindak perusahaan itu," katanya.

Daftar 18 UMK kabupaten/kota tak sesuai rekomendasi  bupati/walikota: