Cerita Sri Mulyani Pensiunkan PLTU-1 Cirebon Demi Tangani Krisis Iklim
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan Indonesia berkomitmen mendukung penanganan krisis iklim global melalui mekanisme transisi keuangan hijau dan kebijakan lainnya.
Dia mencontohkan, upaya pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1. Pembangkit listrik ini memiliki kapasitas 660 MW dan fasilitas pengembangan proyek untuk Pumped Storage di Sumatra (2x250 MW) dan Grindulu (4x250 MW).
Untuk mengimplementasikan agenda uji coba tersebut terdapat banyak tantangan, terutama dari segi pembiayaan. Oleh karenanya, lanjut dia, peran pembiayaan campuran (blended finance) menjadi sangat penting untuk mendukung terwujudnya transisi energi.
"Di Indonesia, kita punya (proyek pembangkit listrik) 35 ribu megawatt, 60% berbasis batu bara. Peran pembiayaan campuran, dalam hal ini filantropi, swasta, Bank Pembangunan Multilateral, termasuk dengan uang negara dan BUMN menjadi sangat penting untuk dapat mewujudkan komitmen ini,” ujar Sri Mulyani dari keterangan resmi dikutip Rabu (6/12).
Melalui rencana tersebut, maka PLTU Cirebon-1 hanya akan beroperasi sampai dengan 2035, atau tujuh tahun lebih cepat dari rencana awal yaitu pada Juli 2042. Transisi ini akan dirampung pada paruh pertama 2024.
Rencana tersebut berdasarkan hasil diskusi dengan pemilik PLTU serta pemerintah Indonesia di bawah program Mekanisme Transisi Energi (ETM) dari ADB. ETM merupakan pembiayaan campuran untuk mempercepat transisi dari energi fosil ke energi bersih.
Berdasarkan situ resmi perusahaan, PLTU ini dioperasikan oleh PT Cirebon Electric Power (CEP). Perusahaan ini didirikan pada 2007 oleh konsorsium multinasional di industri energi dan infrastruktur Asia seperti Marubeni Corporation, Indika Energy, Korean Midland Power (KOMIPO), dan Samtan Corporation.
Strategi Penanganan Krisis Iklim
Sri Mulyani menyampaikan, bahwa Indonesia telah memiliki komitmen untuk mengurangi karbondioksida (CO2) dalam Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC). Biaya yang dibutuhkan Indonesia hingga 2030 yakni US$ 281 miliar.
