4 Tantangan Pembiayaan Hijau di 2024, dari Pemilu hingga Aturan OJK
Memasuki tahun politik, pembiayaan hijau akan dihadapi oleh sejumlah tantangan. Direktur CELIOS Bhima Yudhistira menyebutkan, ada empat tantangan yang dihadapi dalam perkembangan pembiayaan hijau sepanjang tahun 2024, termasuk Pemilu.
Pertama, masing-masing calon presiden (capres) memiliki komitmen transisi energi dengan model teknologi yang berbeda-beda. Sehingga, belum jelas arah kebijakan 5 tahun ke depan yang menyebabkan para investor mempertimbangkan fakor resiko.
“Ada yang solar panel, biomass, gheothermal, bahkan ada yang memiliki komitmen terhadap industri nuklir. Sehingga belum jelasnya arah, kalau dia (investor) punya pembiayaan untuk biothermal tiba-tiba yang dimplementasikan solar panel, itu ada resiko kredit macet,” ujar Bhima kepada Katadata.co.id di Jakarta, Selasa (19/12).
Kedua, Bhima menilai para investor atau penanam modal juga mempertimbangkan kebijakan taksonomi hijau yang masih direvisi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait proyek gasifikasi atau mengkonversi batu bara menjadi bahan bakar gas.
“Apakah akan dipaksa dimasukan dalam kuning atau hijau jadi belum ada konfirmasi juga yang membuat [investor] internasional dan domestik bingung,” ujar Bhima.
Sebagai informasi, Taksonomi Hijau Indonesia adalah klasifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan penilaian atas aktivitas bisnis sektor usaha, apakah memenuhi standar perlindungan lingkungan dan tata kelola yang baik atau sebaliknya.
Ketiga, Bhima menilai kebijakan moneter Indonesia belum ada yang mendukung rasio intermediasi makroprudensial. Misalnya, belum terdapat cap credit minimum ke sektor hijau.
