Hadapi Tantangan Ekonomi Global di 2024, Ini Strategi Sri Mulyani

 Zahwa Madjid
22 Desember 2023, 15:45
Sri Mulyani
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan paparan dalam konferensi pers APBN KiTa di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/10/2023). Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN mengalami surplus sebesar Rp67,7 triliun hingga September 2023 atau setara 0,32 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan surplus APBN pada September 2022 yang tercatat sebesar Rp60,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan perekonomian global tahun 2024 masih akan menghadapi sejumlah tantangan.  Permasalahan yang hadir akan bersifat fundamental.

Misalnya, pada 2023 dunia telah dihadapi oleh permasalahan struktural akibat tren kebijakan suku bunga tinggi di berbagai negara. Seperti Amerika Serikat (AS) dan eropa.

“Bank sentral AS, The Fed menaikan suku bunga lebih dari 500 bps kurang dari 12 bulan. Di Eropa juga sama, suku bunga yang tadi 0 kemudian naik sekitar 400 bps,” ujar Sri Mulyani dalam acara Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia di Jakarta, Jumat (22/12).

Sri Mulyani berharap, mulai ada penurunan suku bunga mulai pada semester kedua 2024. Namun, masalah-masalah fundamental saat ini masih menghantui ekonomi tahun depan.

Bendahara negara ini juga memberikan beberapa contoh. Seperti masalah penuaan populasi yang terjadi di Cina. Menurutnya, masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang pendek.

“Kalau masalah properti dan NPL dari sisi itu juga engga akan bisa, kalaupun dilakukan restructuring enggak akan secara langsung memberikan pengaruh kepada pertumbuhan. Jadi ini akan memberi masalah fundamental,” ujar Sri Mulyani.

Perekonomian dunia juga akan dihadapi oleh fragmentasi geopolitikal. Sebelumnya, investasi dan perdagangan antar negara mewarnai perekonomian global. Namun kini terjadi ‘perpecahan’ yang menyebabkan resiko negatif atau downside risk.

“Jadi kita tetap akan menghadapi 2024 eksternalnya tidak friendly dan punya masalah fundamental,” ujar Sri Mulyani.

Lalu, kebijakan apa yang harus dilakukan pemerintah?

Sri Mulyani menilai, Indonesia harus tetap menjaga permintaan konsumsi dalam negeri. Maka dari itu, isu pangan menjadi sangat penting karena dapat berpengaruh bagi kelompok menengah bawah.

“Dampak dari kenaikan harga pangan sangat regresif. Pengaruhnya kepada kelompok menengah bawah jauh lebih besar. Jadi itu harus diperbaiki dari sisi inflasi maupun kenaikan harga pangan,” ujarnya.

Selain itu, menjaga konsumsi kelas menengah juga penting. Terlihat dari berbagai kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah diperlukan untuk mendorong pembelian properti dan kendaraan.

Reporter: Zahwa Madjid

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...