Jokowi Janji Tambah Anggaran Subsidi Pupuk Rp 14 T Tahun Ini
Buat ringkasan dengan AI
Presiden Joko Widodo tengah mengusulkan adanya tambahan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk senilai Rp 14 triliun pada semester II 2024. Keputusan tersebut bertujuan untuk menahan kenaikan harga sekaligus mengamankan pasokan pupuk domestik di tengah pasokan bahan baku yang masih terganggu perang Rusia-Ukraina.
"Yang namanya pupuk, itu bahan bakunya berasal dari Rusia dan Ukraina. Barang itu sulit keluar dari sana sehingga bahan baku tidak ada, maka harga itulah yang jadi problemnya," kata Jokowi saat memberikan sambutan Pembinaan Petani Se-Jawa Tengah pada Selasa (2/1).
Jokowi telah meminta Kementerian Keuangan untuk merealisasikan tambahan alokasi anggaran untuk pengadaan pupuk bersubsidi tahun ini. Meski begitu, realisasi usulan tersebut harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "
Tetapi bahwa pengajuan seperti itu harus mendapatkan persetujuan DPR, nah ini belum," ujar Jokowi.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga menjamin ketersedian pupuk bersubsidi bagi petani sepanjang semester pertama tahun ini. Jokowi telah memberikan amanat kepada PT Pupuk Indonesia untuk mendistribusikan pupuk seberat 1,4 juta ton.
Distribusi pupuk tersebut terdiri dari 1,2 juta ton pupuk bersubsidi dan 500.000 ton pupuk non subsidi. "Stok pupuk bersubsidi pada awal tahun ini sangat siap, pemerintah berusaha untuk semester keduanya," kata Jokowi.
Jokowi juga menginstruksikan Kementerian Pertanian dan jajarannya agar menyederhanakan prosedur bagi petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Jika sebelumnya para petani wajib menunjukkan Kartu Tani, petani nantinya hanya perlu menunjukkan KTP untuk memeroleh akses pupuk bersubsidi.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada forum serupa mengatakan telah menjalankan kebijakan khusus untuk memperluas jangkauan akses pupuk murah. Diantaranya adalah memberikan potongan harga 50% untuk pembelian pupuk non subsidi dan insentif bonus 15 kilogram (kg) pupuk setiap pembelian 1 sak pupuk bersubsidi.
"Pemerintah sudah keliling ke lumbung padi di 11 provinsi, keluhannya satu yang paling menonjol yakni pupuk," kata Amran.
