Anggaran Ketahanan Pangan Capai Rp 112,7 T, Terbesar Pupuk Subsidi
Membuat ringkasan dengan AI
Kementerian Keuangan mencatatkan realisasi anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 112,7 triliun pada 2023. Nilai itu meningkat 26,9% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya Rp 88,8 triliun.
Pertumbuhan anggaran ini dipengaruhi oleh dukungan penyediaan pupuk dan bantuan pangan kepada masyarakat. Dari total dana tersebut, anggaran subsidi pupuk mencapai Rp 42,1 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, bahwa meningkatnya anggaran ketahanan pangan tersebut dipengaruhi oleh fenomena cuaca El Nino.
Badan Meteorologi, Klimsatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut fenomena El Nino menjadi penyebab kekeringan dan cuaca panas di sejumlah wilayah di Indonesia.
“2023 yang naik sangat signifikan, kita tambahkan karena antisipasi El Nino dan berbagai macam program-program yang dilakukan oleh kementerian/lembaga untuk memperbaiki ketahanan pangan kita,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers realisasi APBN 2023 di Jakarta, Selasa (2/1).
Meningkatnya anggaran pertahanan pangan ini juga dalam rangka meningkatkan ketersediaan atau produktivitas, akses, dan kualitas pangan. “Baik pertanian maupun perikanan serta meningkatkan taraf ekonomi dan melindungi petani dan nelayan,” ujarnya.
Triliunan Rupiah untuk Pangan hingga Pertanian
Melalui kementerian lembaga manfaat, pemerintah menggelontorkan dana Rp 1,8 triliun untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan seperti padi jagung, bawang merah, dan tebu tercatat 706,5 ribu hektar.
Kemudian bantuan alat/mesin pertanian disediakan 203.306 traktor dan 2.775 cultivator menggunakan dana Rp 684 miliar, pembangunan bendungan baru dan lanjutan sebanyak 30 unit dikeluarkan dana Rp 12,5 triliun, dan bantuan benih ikan, udang, dan kepiting sebanyak 118,6 juta ekor dengan dana Rp 36 miliar.
Sebesar Rp 242,9 miliar untuk bantuan ternak 25,7 ribu ekor dan bantuan pangan pengendalian kerawanan dan kewaspadaan pangan dan gizi untuk 344,2 ribu orang digelontorkan dana Rp 42 miliar.
Adapun manfaat kepada masyarakat melalui non kementerian lembaga dari anggaran ketahanan pangan Rp 42,1 triliun untuk penyaluran subsidi pupuk 6,1 juta ton dan Rp 9,8 triliun untuk bantuan pangan tahap I dengan 635,8 juta kilo kuantum beras dan penyaluran beras stabilisasi pasokan harga pasar (SPHP) kuartal pertama hingga ketiga 2023 sebanyak 797,4 juta kg kuantum beras.
Selanjutnya, manfaat kepada masyarakat melalui tunjangan kinerja daerah Rp 4,1 triliun untuk penanganan jalan pertanian sepanjang 502 km, rehabilitasi jaringan irigasi 95.094 Ha sebanyak Rp 1,5 triliun, untuk sarana dan prasarana pertanian 2.780 unit sebesar Rp 653,3 miliar, dan dana ketahanan pangan dan pertanian bagi 1.132 kelompok masyarakat Rp 292,7 miliar.
