Anies dan Prabowo Berdebat soal Rasio Utang RI, Berapa yang Ideal?
Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto atau PDB menjadi topik perdebatan antara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hal ini terkait dengan penggunaan utang untuk membeli alat utama persenjataan atau alutsista.
Anies mempertanyakan penarikan utang bukan untuk pembiayaan alutsista yang dianggap tidak termasuk kegiatan produktif. Ia pun menilai utang pemerintah perlu dijaga di bawah 30% terhadap PDB agar keuangan negara benar-benar sehat.
“Dengan menata utangnya dan memperbesar GDP-nya, yang tidak kalah penting adalah melakukan pengembangan skema yang lebih kreatif dalam mencari utang luar negeri termasuk pelibatan swasta,” ujar Anies.
Menanggapi Anies, Prabowo menilai, pembelian alutsista dengan utang merupakan hal yang lumrah dan tidak masalah selama dikelola dengan tepat. Apalagi, menurut dia, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB adalah salah satu yang terendah di dunia.
"Rasio utang kita terhadap PDB adalah salah satu terendah di dunia, Jadi masih kita sekitar 40% dan banyak negara di atas kita," ujar Prabowo.
Ia bahkan meminta Anies perlu kembali mempelajari ilmu ekonomi terkait pernyataannya soal rasio utang terhadap PDB.
Berdasarkan data terakhir yang dirilis Kementerian Keuangan, total utang pemerintah hingga November 2023 mencapai Rp 8.041 triliun, bertambah Rp 301 triliun dibandingkan akhir tahun lalu atau Desember 2022. Namun demikian, rasio utang turun dari 39,7% per Desember 2023 menjadi 38,11% per November 2023.
Kementerian Keuangan menyebut, rasio utang pemerintah tersebut masih jauh di bawah batas aman yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Keuangan Negara mencapai 60% terhadap PDB.
Seperti halnya Prabowo, Kementerian Keuangan beberapa kali mengklaim bahwa rasio utang pemerintah masih jauh berada di bawah negara lainnya. Rasio utang pemerintah adalah salah satu yang terendah di antara negara G20.
