Strategi Anies, Ganjar dan Prabowo Tangani Utang Luar Negeri RI
Tiga calon presiden mengungkapkan sejumlah strategi untuk menangani utang luar negeri Indonesia. Hal ini diungkapkan mereka dalam Debat Capres Ketiga di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu (7/1).
Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menyebut, tingkat utang luar negeri Indonesia masih aman, yang tercermin dari tingkat rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 40%.
Selain itu, kata dia, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB masih menjadi salah satu yang terendah di dunia. "Jadi masih sekitar 40% dan banyak negara jauh di atas kita," ujar Prabowo.
Dengan kondisi tersebut, dia mendorong manajemen utang harus prudent dengan pengelolaan yang baik. Hal ini dibarengi dengan strategi ekonomi yang tepat, terutama dalam menyasar sektor hilirisasi.
Melalui hilirisasi, bagi Prabowo, akan memperkuat posisi tawar Indonesia dengan negara lain. Sehingga, dia tidak terlalu khawatir negara lain mau intervensi mengenai utang tersebut.
"[Dengan] hilirisasi, kita bisa mendapatkan keuntungan sebagai bangsa, perkuat posisi tawar kita. Saya, tak terlalu khawatir negara lain intervensi kita soal utang. Kita sangat dihormati tak pernah default dan gagal utang," ujar dia.
Selain itu, Prabowo mengusulkan, agar Indonesia memiliki sistem ketahanan yang kuat sehingga tidak bisa diintervensi negara lain. Sebab, dengan ketahanan tersebut Indonesia akan dihormati.
"Kita amankan kekayaan kita, amankan ekonomi kita, amankan pembangunan kita menuju Indonesia makmur, Indonesia kaya," ujar Prabowo.
Anies Soroti Utang Akan Intervensi Kedaulatan RI
Berbeda dengan Prabowo, Capres nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan justru khawatir utang luar negeri akan berisiko terhadap kedaulatan Indonesia. Sehingga, harus ada batas aman antara utang negara berkembang dan menengah seperti Indonesia.
Apalagi, rasio utang negara berkembang dan negara maju berbeda. Sehingga, ia menyarankan ada proporsi yang ideal untuk utang Indonesia.
"Kalau hanya mengatakan utang kita termasuk yang terbaik, berapa angkanya. Menurut hemat kami, [rasio] utang kira harus maksimal berada di angka 30% dari GDP sehingga kita aman di bawah 30%," ujar Anies.
Dengan begitu, utang tetap dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa kondisi. Pertama, menata utang. Kedua, memperbesar GDP dan mengembangkan skema-skema yang lebih kreatif dalam mencari utang luar negeri, termasuk melibatkan swasta.
Selain itu, perlu mengurangi kebocoran pajak dalam pengelolaan utang. Dengan memastikan perluasan wajib pajak sehingga dapat memperkuat rasio GDP. Kemudian dibarengi penggunaan utang di sektor-sektor produktif.
